Inilah sejatinya problem utamanya, yaitu distribusi yang diserahkan kepada pihak swasta sehingga kebijakan se-cemerlang apapun tidak akan efektif menjadi solusi, terlebih jika kebijakan ini tidak sesuai dengan keinginan dan ekspektasi profit oleh para pengusaha. Penguasaan korporasi ini menjadikan kebutuhan rakyat tidak merata, hanya yang memiliki akses (uang) saja yang akan terpenuhi kebutuhannya.
Maka dari itu, sudah jelas bahwa kebijakan minyak goreng berbasis DMO ini tidak efektif dalam menstabilkan harga. Perannya hanya meredam gejolak sosial sesaat.
Ada Solusi Terbaik
Gagalnya berbagai upaya dan kebijakan pemerintah adalah dampak dari praktik korporatokrasi yang menjadi fakta alami di sistem kapitalisme. Persoalan minyak goreng tidak akan selesai selama masih menggunkan sistem ekonomi kapitalisme ini. Maka dari itu, butuh kebijakan pro umat dan bebas dari kepentingan asing dan pengusaha. Kebijakan ini hanya dimiliki oleh Islam, yang tak hanya sebatas agama ritual, namun juga sebagai pengatur kehidupan manusia di seluruh aspek.
Di dalam Islam, negara memegang kendali penuh terhadap produksi dan distribusi. Sebab fungsi utama penguasa dalam Islam adalah mengurusi urusan umat hingga terpenuhi seluruh kebutuhannya. Selain itu, penguasapun harus mencegah praktik kecurangan di pasar, seperti penimbunan, monopoli, dan oligopoli. Kecurangan dan spekulatif tidak akan banyak terjadi, sebab akan cepat ditangani oleh qadhi Hisbah.
