Pemerintah Gorontalo Akan Menarik Diri dari BPJS

menarik diri dari BPJS
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (dua kanan) didampingi instansi teknis saat menerima Deputi Direktur BPJS Wilayah Suluttenggomalut, Dasrial bertempat di kediaman pribadi, Kota Gorontalo, Jumat (27/9/2019).

READ.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengancam akan keluar menarik diri dari kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jika klaim rumah sakit di Gorontalo belum dilunasi.

Penegasan itu disampaikan Rusli saat menerima audiensi Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut, Dasrial di kediaman pribadi, Kota Gorontalo, Jumat (27/9).

“Kalau ini tidak diselesaikan dan berlarut-larut, maka saya akan menarik diri dari BPJS. Saya ajak Bupati dan Walikota untuk ikut. Kita bikin sendiri dan tidak perlu terintegrasi dengan BPJS pusat,” imbuhnya.

Penegasan itu menurut Gubernur Rusli untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit dan dokter di Gorontalo.

Baca Juga : BPJS nunggak, layanan obat di RSUD Toto Kabila terhambat

Ia tidak ingin masyarakat menjadi korban karena keterlambatan pembayaran BPJS. Di sisi lain pemerintah provinsi rutin membayar iuran setiap bulan lebih kurang Rp4,5 miliar.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebutkan saat ini BPJS masih menanggung hutang klaim di 15 rumah sakit se Provinsi Gorontalo. Begitu juga dengan Puskesmas, Klinik dan Praktek Dokter Mandiri. Angkanya cukup banyak yakni lebih kurang Rp75 miliar.

“yang jelas kita rutin membayar premi setiap bulan. Tahun ini hampir dua ratus ribu orang yang kita tanggung. Tapi saya kaget, ternyata klaim BPJS untuk RS Ainun belum terbayar dari bulan April sampai Agustus kemarin,” imbuhnya.

“Saya ajukan salah satu solusinya begini, Ini kan tagihan RS Ainun (RSUD provinsi) setiap bulan lebih kurang Rp2 miliar, nah bagaimana kalau premi yang kita bayar ke BPJS Rp4 miliar itu kita potong dulu, sisanya masuk BPJS. Ini contoh solusinya,” ungkap Rusli Habibie.(F-01/RL)

 

Baca berita kami lainnya di

Exit mobile version