READ.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) diminta serius untuk melindungi perempuan dan anak.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorut, Ariyati Polapa, Senin (22/06).
Menurutnya, dalam mengurusi permasalahan perempuan dan anak, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PP-PA) harus melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Sehingga hal ini butuh penanganan yang serius tidak hanya dari OPD teknis terkait namun lintas sektoral, apalagi jika persoalannya sudah mengarah ke ranah hukum atau ada dugaan pelanggaran hukum didalamnya,” ungkap Ariyati.
Ia menjelaskan memang saat ini OPD terkait sendiri tengah memliki kendala dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak di Daerah Gorontalo Utara.
“Yakni pada anggaran yang dinilai masih minim, dan tidak hanya itu saja, terhadap pendamping yang ditugaskan dalam hal penanganan persoalan sebagaimana yang telah menerima SK dari bupati, itu juga terkendala dengan anggaran,” jelasnya.
Politisi PDIP ini menginginkan agar hal yang menjadi kekurangan tersebut segera ditindak lanjuti. Agar supaya, ke depan proses penanganan permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara dapat di tangani dengan cepat.
“Jika memang daerah mau serius dengan upaya penanganan atau untuk menekan agar daerah ini benar-benar menjadi Kabupaten Layak Anak, maka perencanaan untuk tahun anggaran 2021, harus segera disusun secara rinci baik itu terhadap program yang akan dilaksanakan dan juga terhadap konsekuensi anggaran yang diperlukan,” tandasnya. (Adv//Manto/RL/Read)
