READ.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mengambil langkah tegas teradap persoalan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer.
“Hingga saat ini, persoalan PTT atau honorer belum mendapatkan kejelasan terkait nasib mereka, sementara kita ketahui bersama, mereka sudah bekerja secara normal walaupun belum mendapatan SK,” Kata Djafar Ismail.
Menurutnya tenaga PTT ini sangat dibutuhkan, sehingga ada yang telah bekerja sejak Januari 2020 hingga saat ini.
“Namun kejelasan nasib mereka itu belum ada,” ungkap anggota DPRD Gorontalo Utara dari PDIP tersebut.
Dijelaskan oleh Djafar Ismail bahwa dalam pembahasan anggaran kemarin terkait dengan PTT telah dihasilkan dua opsi tentu dengan melihat kondisi anggaran yang daerah ada.
“Untuk opsi pertama, bahwa PTT semuanya akan dicover kembali, namun untuk pembayaran gajinya hanya akan dibayarkan untuk 6 bulan saja. Sementara untuk opsi kedua, akan dilakukan pemangkasan terhadap jumlah PTT dan gajinya akan dibayarkan selama 12 bulan” kata Djafar Ismail.
Jika mengambil opsi terhadap pengurangan, tambah Djafar Ismail, tentu ada indikator yang menjadi landasan dalam penilaian seperti halnya tempat tinggal PTT yang berpengaruh pada produktivitas kinerja.
Namun jika mengacu pada tingkat kehadiran, dapat saja ada dugaan penilaian tebang pilih karena satu dan lain hal.
“Olehnya terhadap persoalan honorer ini harus dilihat secara objektif dan diharapkan segera ada kejelasannya” tandasnya. (Hafid/RL/Read)
