READ.ID – Perjuangan Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, untuk membangun kembali Kantor Bupati yang terbakar pada September 2023, terus berlanjut di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah. Meski berada dalam tekanan fiskal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tetap menunjukkan komitmennya melalui pendekatan
politik dan koordinasi aktif lintas lembaga.
Buktinya, Bupati Pohuwato yang didampingi Kepala Dinas PUPR, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST.MT, menemui Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan kembali Kantor Bupati Pohuwato, Rabu (02/07/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Saipul menjelaskan, bahwa pelayanan kepada masyarakat masih berlangsung sambil menggunakan kantor sementara yang notabene merupakan rumah dinas bupati pada waktu pembangunan awal gedung ini. Meski pelayanan tetap berjalan, fasilitas tersebut dinilai belum representatif.
“DED (Detail Engineering Design) pembangunan kantor sudah rampung 100 persen dan telah melalui proses asistensi panjang bersama tim teknis Kementerian PU. Dari proses ini disepakati kebutuhan anggaran sebesar Rp.39.467.950.000,”ungkapnya
Selanjutnya, disampaikan Saipul, pihaknya juga mengusulkan program Inpres Jalan Desa untuk tahun anggaran 2026-2029, mencakup 18 ruas jalan dari Kecamatan Dengilo hingga Popayato Barat yang saat ini dalam kondisi rusak berat.
“Infrastruktur jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk mobilitas hasil pertanian dan perkebunan yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,”tuturnya
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, yang juga merupakan kader Partai Gerindra, menyambut baik perjuangan Bupati Saipul. Dan akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembahasan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan para pemangku kepentingan lainnya agar dimasukkan dalam APBN Perubahan maupun APBN 2026.
“Waktu kunjungan ini sangat tepat karena saat ini kementerian/lembaga sedang menyusun kegiatan untuk tahun 2026 berdasarkan pagu indikatif yang telah diterima,”terangnya
Andi menambahkan bahwa Komisi V, yang mitra kerjanya salah satu adalah Kementerian PU, akan mengupayakan agar dana DAK untuk infrastruktur jalan bisa dikembalikan, mengingat banyaknya permintaan dari kepala daerah se-Indonesia.
