READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 melalui Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah (BAPPPEDA).
Forum konsultasi publik yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (10/10/2023), dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki.
“Pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045. Tujuannya untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, dan hasilnya menjadi input yang strategis dalam proses penyusunan RPJPD,” kata Budiyanto saat membacakan sambutan tertulis Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya.
RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, arah dan landasan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. RPJPD memuat visi misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan mengacu dan selaras dengan RPJPN 2025-2045.
“Kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni dan hanya menggugurkan kewajiban adanya forum konsultasi publik. Ini baru rancangan awal yang bersifat sementara dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu untuk memperkaya muatan dan substansi, forum konsultasi publik menjadi sarana strategis untuk mengakomodir banyak masukan dari berbagai pihak,” tutur Budiyanto.
Pada rumusan rancangan awal RPJPD 2025-2045, visi pembangunan daerah yaitu Gorontalo provinsi madani yang maju dan berkelanjutan. Provinsi madani adalah daerah beradab yang masyarakatnya maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Guna mencapai visi tersebut ditetapkan lima misi yaitu transformasi ekonomi, ketahanan sosial dan budaya, pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan, ketahanan ekologi, kemampuan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan.
Forum konsultasi publik diisi dengan paparan materi oleh Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, serta sejumlah pakar. Hadir pada kegiatan itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.
