READ.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo mengamankan 259 karung material batu hitam yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.
Hal itu disampaikan Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Gorontalo, Jumat (20/11/2026).
“Dalam perkara ini, kami telah mengamankan sebanyak 259 karung material batu hitam sebagai barang bukti. Penyidik juga telah menetapkan dua orang tersangka yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas penampungan material tersebut,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas penampungan mineral logam berupa batu hitam tersebut terungkap pada Jumat, 22 Mei 2026, sekitar pukul 13.30 WITA.
Saat itu, Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penampungan batu hitam di lokasi tersebut.
Petugas kemudian mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi (police line), termasuk terhadap tempat penampungan material dan sejumlah peralatan yang berada di tempat kejadian perkara (TKP).
Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, penyidik memperoleh fakta bahwa tempat penampungan batu hitam tersebut diduga milik seorang pria berinisial JSSK.
Dalam perkara ini, JSSK berperan sebagai pembeli sekaligus pemilik gudang penampungan batu hitam. Ia telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Gorontalo sejak 12 November 2026.
Sementara itu, seorang lainnya berinisial H disebut sebagai pembeli sekaligus pemilik material batu hitam yang berada di gudang milik JSSK. Penyidik telah melayangkan surat panggilan saksi kedua kepada H pada 18 November 2026.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah memeriksa enam orang saksi, mengantongi keterangan ahli pertambangan, serta melakukan pengecekan data perizinan melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
Hasil pemeriksaan data perizinan menunjukkan bahwa para pihak yang diperiksa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), maupun izin lainnya.
Atas perbuatannya, para pihak yang terlibat disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 161.











