READ.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin 06/07/2026.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo untuk berdialog langsung dengan masyarakat.
Dalam dialog itu, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan, di antaranya bantuan peternakan sapi, dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan pompa air untuk mendukung pengairan lahan pertanian.
Salah seorang warga, Samsul Saleh, mengungkapkan bahwa saluran irigasi di Desa Cisadane sudah tidak berfungsi sehingga banyak lahan sawah tidak lagi dapat digarap secara optimal. Ia berharap pemerintah dapat membantu penyediaan pompa air atau sumur bor sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air pertanian.
Selain persoalan pertanian, Samsul juga menyampaikan aspirasi para pelaku UMKM, khususnya ibu rumah tangga yang menggantungkan penghasilan dari usaha kecil. Menurutnya, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar usaha mereka dapat berkembang.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ridwan Monoarfa mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia menjelaskan bahwa setiap usulan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah serta program dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan di bidang terkait.
Ridwan menegaskan dirinya tidak ingin memberikan janji yang belum tentu dapat direalisasikan. Namun, apabila tersedia dukungan anggaran dari OPD teknis, ia akan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Kegiatan reses tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat provinsi.
