Rusli Habibie, Golkar dan Periode Ketiga

Idul Fitri

Funco Tanipu

(Sosiolog Universitas Negeri Gorontalo)

Tensi politik internal Golkar semakin dinamis, utamanya dinamika partai Golkar Gorontalo jelang Musda DPD I yang tinggal beberapa waktu lagi.

Dinamika internal Golkar dan kontestasi menjelang Musda lalu semakin menarik saat RH menyampaikan pernyataan politik.

Pernyataan Rusli Habibie (RH) membuat banyak kader Golkar seperti mati langkah. Di satu sisi, banyak yang ingin mengganti dirinya, namun di sisi lain, mereka menganggap power RH sangat kuat untuk dilawan face to face.

Kader-kader Golkar yang disebut ingin menjadi Ketua DPD I Gorontalo antara lain, Roem Kono, Syarief Mbuinga, Tony Uloli dan Marten Taha. Keempat nama ini memiliki keinginan untuk menjabat Ketua DPD I pasca RH karena sekaligus untuk memudahkan merebut tiket Calon Gubernur.

Harus diakui bahwa hingga hari ini, hanya RH yang bisa mencetak sejarah memimpin Golkar Gorontalo dua periode, sebab Ahmad Pakaya dan Fadel Muhammad hanya mampu menjabat satu periode. Posisi ini yang membuat RH menjadi semakin mengakar di internal Golkar, ditambah dengan dua kali dirinya menjadi Gubernur.

Pernyataan RH yakni jika ada kader Golkar atau DPD II Golkar yang ingin dirinya memimpin kembali Golkar, maka harus menyurat ke DPP Golkar untuk meminta RH agar dapat dipilih kembali untuk ketiga kalinya.

Pernyataan ini adalah “testing the water” yang bersayap banyak. Bersayap karena memiliki banyak dampak politis dan standar ukur untuk internal Golkar. Beberapa hal yang bisa ditafsirkan dari pernyataan RH antara lain bahwa ;

Pertama, RH ingin mengunci kader yang ingin maju menjadi Ketua DPD I, artinya jika tidak menyurat ke DPP berarti bersikap melawan dirinya, dengan sikap berlawanan maka RH sudah bisa menghitung dan memetakan siapa yang loyal dengan dirinya hingga akhir periode. Posisi RH sebagai Gubernur tentu bisa menyulitkan setiap orang di internal Golkar untuk melawan dirinya.

Kedua, RH ingin menegaskan bahwa dia sudah berjuang untuk Golkar, jika dirinya diminta lagi, maka itu keinginan kader, bukan keinginan dirinya. Sehingga dengan begitu, jika terpilih lagi, maka RH terpilih dengan alasan yang “ideologis”, bukan karena “pragmatis” seperti apa yang terjadi di berbagai musyawarah partai politik pada umumnya. RH ingin menegaskan bahwa dirinya ingin terpilih tanpa dikte-dikte dari kader, DPD II, dan badan partai lainnya, termasuk DPP.

Ketiga, dengan dua alasan “strategis” diatas, maka RH memiliki power dua kali lipat sebagai Ketua DPD I dibanding pada periode jabatan sebelumnya. Posisi ini tentu akan menguntungkan RH, sebab pada pemilihan Gubernur dan Pemilu berikut, dirinya secara otomatis menjadi “King Maker” bagi siapapun yang akan dicalonkan Golkar nanti.

Yang menjadi pertanyaan lanjut dari dinamika diatas yakni apakah dengan kemungkinan keterpilihan yang sangat besar itu akan serta merta membuat internal Golkar solid menuju kontestasi berikut? Apakah dinamika ini tidak akan melahirkan “silent-resistance”, yang pada suatu saat akan solid-kolektif di ujung periode RH?

Soal silent-resistance, ada sejarah yang selalu berulang dalam setiap masa akhir kepemimpinan Golkar Gorontalo, baik di ujung periode Ahmad Pakaya maupun Fadel Muhammad. Keduanya pada akhirnya tidak bisa “menikmati” masa pensiun yang “indah” dari jabatan pimpinan Golkar Gorontalo. Ada perulangan delegitimasi yang dialami keduanya.

Namun, pilihan diatas adalah pilihan akhir bagi RH, sebab sampai saat ini RH belum mendapatkan kader atau kandidat yang bisa menjamin dirinya bisa happy ending di akhir periode Gubernur dan juga Ketua DPD Golkar Gorontalo. Di antara nama-nama diatas tadi, RH belum memiliki keyakinan yang kuat untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan.

Dalam beberapa pengalaman di daerah lain dan juga di nasional, mulai terbangun tradisi “serah-terima” kekuasaan politik tidak lagi pada kader internal partai, sebab ukuran loyalitas kader di internal partai selalu tidak berada dalam taraf harmonis.

Tradisi yang mulai terbangun adalah penyerahan tampuk kepemimpinan politik pada yang memiliki ikatan darah dan keluarga.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) ada sejumlah 58 daerah yang terindikasi politik dinasti. Itu data tahun 2015 sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Berarti ada sekitar 11 persen kepala daerah di Indonesia yang dikuasai oleh dinasti politik.

Dari data itu terlihat bahwa kecenderungan yang sama akan dilakukan oleh RH (walaupun nanti waktu yang akan membuktikan), sebab jika RH tidak bersetuju dengan pengalihan kekuasaan pada kader internal yang siap, maka dirinya akan memilih opsi transfer kekuasaan politik pada yang memiliki ikatan biologis.

Tentu hal ini akan diuji oleh waktu dan sejarah. Apakah memang partai Golkar Gorontalo membangun tradisi regenerasi kader secara terstruktur dan by design? Atau malah akan mengikuti data dari ICW sebagaimana fenomena baru politik di Indonesia secara umum.

Mari kita tunggu dan nantikan. Semoga nanti hasilnya bisa membawa kebaikan bagi Gorontalo dan Indonesia pada umumnya.****