READ.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut serapan anggaran pemerintah Provinsi Gorontalo untuk penanganan Covid-19 sudah mencapai 55,8 persen atau Rp69,06 miliar.
Anggaran Rp69,06 itu sudah dibelanjakan untuk tiga sektor utama yakni sektor kesehatan Rp37,1 miliar, Dampak ekonomi Rp16,2 miliar dan jaring pengaman sosial Rp15,8 miliar.
“Dari total anggaran Covid-19 yang dianggarkan Pemprov yakni senilai Rp123,6 miliar, saat ini serapan anggarannya sudah mencapai Rp69,06 miliar,” jelas Rusli usai melaporkan serapan anggaran Covid-19 ke Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7) kemarin.
Rusli menjelaskan, alokasi anggaran Rp123,6 miliar dibagi tiga sektor utama yakni kesehatan sebanyak Rp67,5 miliar, dampak ekonomi Rp35,4 miliar dan jaring pengaman sosial sebasar Rp20,7 miliar.
Selain itu kata Rusli, untuk realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga pertengahan Juli 2020 sudah mencapai 43,85 persen. Dari Rp1.709.762.195.212,47 APBD pemprov setelah penyesuaian, Rp749.809.245.291,51 sudah terserap untuk berbagai program dan kegiatan.
“Alhamdulillah tadi sudah selesai pertemuan dengan Bapak Presiden, salah satunya membahas tentang serapan anggaran di tiap daerah. Provinsi Gorontalo menjadi satu dari lima daerah terbaik serapan anggarannya,” tuturnya.
Dijelaskan Rusli, APBD Pemprov Gorontalo mengalami penyusutan 17,85 persen dari alokasi sebelumnya sebesar Rp2,081 triliun. Anggaran berkurang karena ada rasionalisasi dana pemerintah pusat dan taksiran penurunan pendapatan pajak daerah.
“Tadi bapak presiden dalam arahannya meminta agar kita semua serius penanganan covid-19. Jadi harus punya keinginan dan betul betul memberantas covid-19 ini, jangan dianggap remeh,” imbuh Rusli.
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu menjadi satu dari tiga gubernur yang beruntung diberi kesempatan oleh Presiden Jokowi untuk berbicara. Rusli menyebut penanganan covid-19 butuh kekompakan dan sinergitas dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Hal itu sudah dibuktikannya di Gorontalo dengan merangkut bupati, wali kota dan unsur forkopimda.
Setiap kebijakan yang diambil dibahas dengan forkopimda, bupati dan wali kota. Masing-masing diberi peran dan bertanggungjawab sesuai kewenangannya. Bahkan, antar pemprov, pemkot dan pemkab saling berbagi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi covid-19. (RL/Read/Pemprov)
