READ.ID,- Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mulai mengoordinasikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Program ini diharapkan menjadi terobosan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini kerap terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.
Program ini dirancang berbasis asrama dan akan mulai dibangun di 53 titik se-Indonesia pada tahap pertama. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diminta mendukung secara konkret dalam hal penyediaan lahan, perizinan, serta kesiapan tenaga pendidik.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyebut bahwa tahun ini Provinsi Gorontalo belum termasuk dalam 53 daerah prioritas, meskipun sudah melakukan pengusulan. “Tahun ini kan baru 53 daerah, itu yang sudah fix. Sudah visit tanahnya, clean and clear. Kemungkinan besar kita belum masuk tahun ini, tapi tahun depan insyaallah bisa masuk karena kita masih harus melengkapi kebutuhan luas areal lahan,” ujar Gusnar usai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri secara daring, Senin (21/4/2025).
Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, meski belum dirinci lokasinya secara publik. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan. Kementerian Sosial mensyaratkan minimal lima hingga 10 hektare lahan per sekolah. “Kita sudah siapkan lahan, walaupun masih kurang. Paling tidak, lokasinya sudah kita usulkan,” tambah Gusnar.
Gusnar juga menyatakan telah melakukan komunikasi informal dengan Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, dan mengundang beliau untuk meninjau langsung calon lokasi di Gorontalo. Respons dari Kemensos dinilai positif dan menunggu tindak lanjut berikutnya.
Provinsi Gorontalo termasuk salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang masih tinggi. Data Kementerian Sosial menunjukkan, masih terdapat sekitar 88 ribu jiwa warga miskin ekstrem di Gorontalo. Jumlah calon peserta didik dari kelompok usia sekolah pun signifikan: 14.394 anak usia SD, 7.840 usia SMP, dan 7.858 usia SMA.
Dengan angka tersebut, keberadaan Sekolah Rakyat sangat relevan dan mendesak di Gorontalo. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pendidikan formal, tetapi juga menjadi intervensi sosial jangka panjang yang mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara dan berkualitas.
Tantangannya kini terletak pada kesiapan daerah untuk memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta komitmen bersama lintas sektor agar program ini tidak berhenti pada tahap perencanaan. Sekolah Rakyat bisa menjadi tonggak penting pembaruan sistem pendidikan inklusif di Indonesia—asal dijalankan dengan penuh kesungguhan.*****
