READ.ID – Kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha (MKPU) di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tak hanya dipadati ribuan mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang diskusi penting soal tantangan penerapan HAM di Indonesia.
Beragam unsur hadir, mulai dari Kementerian Hak Asasi Manusia, DPRD, pimpinan kampus, hingga siswa dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias.
Di tengah antusiasme peserta, isu tantangan implementasi HAM di Indonesia menjadi sorotan utama. Kompleksitas penerapan nilai-nilai HAM di tengah keberagaman budaya dinilai sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
Rektor UNG, Eduart Wolok,
mengungkapkan bahwa tugas Kementerian Hak Asasi Manusia bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan.
“Kalau ditanya salah satu menteri yang tugasnya paling berat di republik ini ya menteri HAM. Kenapa? Karena untuk memberikan persepsi yang sama terkait pemahaman akan Hak Asasi manusia di suatu negara yang memiliki lebih dari 500 suku,” ungkap Eduart dalam sambutannya di Auditorium UNG, Rabu (01/04/2026).
Menurutnya, Indonesia memiliki ratusan suku dan bahasa dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi dalam memaknai suatu tindakan, apakah termasuk pelanggaran HAM atau justru bagian dari kebiasaan sosial.
Eduart mencontohkan, gaya komunikasi masyarakat di beberapa wilayah Indonesia Timur yang cenderung keras sering kali dianggap sebagai bentuk keakraban.
Namun di daerah lain, hal serupa bisa dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak pantas atau bahkan mengarah pada pelanggaran HAM.
Ia menilai diperlukan pendekatan yang kontekstual agar nilai-nilai HAM dapat diterima tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Meski demikian, kehadiran langsung Menteri HAM Natalius Pigai bersama jajaran kementerian dalam kegiatan ini diapresiasi sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat edukasi HAM di daerah.
