READ.ID – Pemerintah daerah terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan kebijakan strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya Subagio Mokoginta.
Rakor ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi koordinatif Keasistenan I dalam menyelaraskan perumusan serta implementasi kebijakan lintas perangkat daerah. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi antarlembaga.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi melalui rancangan peraturan daerah, optimalisasi peran perangkat pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan, serta pengelolaan informasi publik yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam arahannya, Sahaya menegaskan bahwa rakor bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah awal dari tindak lanjut kebijakan yang berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya komitmen setiap perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, serta pelayanan publik yang berkeadilan.
Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, turut menyampaikan dukungan dalam penguatan analisis kebijakan serta menjembatani dinamika publik yang berkembang di masyarakat.
Ia menilai sinergi antara perangkat daerah dan Staf Khusus menjadi faktor penting dalam menghasilkan keputusan yang terukur dan responsif.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, Fahri Damopolii, menegaskan pentingnya pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah akan terus diperkuat dengan penyajian yang jelas, mudah dipahami, serta terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Pemerintahan, serta para Staf Khusus Wali Kota.
Kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
