READ.ID — Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, memutuskan menaikkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) dengan dua skema berbeda, setelah pembahasan mengenai besaran kenaikan sempat berjalan alot di DPRD Gorontalo Utara.
Dalam skema yang diputuskan tersebut, PPPK Paruh Waktu yang bertugas sebagai guru dan tenaga kesehatan (nakes) mendapatkan kenaikan sebesar 100 persen, dari sebelumnya Rp300 ribu menjadi Rp600 ribu.
Sementara itu, PPPK Paruh Waktu pada tenaga teknis memperoleh kenaikan dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu atau sekitar 66 persen.
Keputusan tersebut diambil setelah Bupati Thariq berkomunikasi dengan tiga pimpinan DPRD Gorontalo Utara terkait skema peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu. Pembahasan sebelumnya sempat terhenti karena adanya perbedaan argumentasi mengenai skema kenaikan yang dapat diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Thariq mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki semangat yang sama untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan PPPK Paruh Waktu. Namun, kebijakan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya bersama pimpinan dan anggota DPRD Gorontalo Utara punya semangat yang sama untuk memperhatikan peningkatan gaji PPPK PW, tentu dengan mempertimbangkan kemampuan daerah,” kata Thariq.
Menurutnya, kenaikan tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan motivasi bagi PPPK Paruh Waktu dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Thariq mengakui besaran kenaikan tersebut belum sepenuhnya maksimal. Namun, ia menyebut kebijakan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah bersama DPRD untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan, termasuk dalam hal peningkatan kesejahteraan aparatur di tengah keterbatasan anggaran.
“Karena itu saya berharap kenaikan ini bisa menambah semangat dalam bekerja. Meski belum maksimal, namun setidaknya menjadi bukti komitmen kami untuk terus melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan di tengah efisiensi anggaran,” ujarnya.
Dengan adanya dua skema tersebut, pemerintah daerah berharap peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembiayaan program pemerintahan lainnya.
