READ.ID – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, mendorong penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui penerapan Kebijakan Strategis Kecepatan dan Ketepatan (KSKK) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan SPIP Terintegrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dengan tema Cegah, Deteksi, Respon, yang turut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rabu 18/11/2026.
Thariq menjelaskan, KSKK dirancang sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan cepat, tepat, serta sesuai ketentuan. Kebijakan tersebut juga menjadi langkah pembenahan atas berbagai kelemahan dan persoalan tata kelola pemerintahan yang ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, pengendalian internal tidak boleh hanya dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Karena itu, KSKK memuat sejumlah prinsip, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi dan SOP, manajemen risiko, pengendalian dini, pemantauan, hingga penguatan disiplin aparatur.
“KSKK ini untuk memudahkan kita. Setiap pelaksanaan program sejak awal sudah harus mengetahui instrumen pengendalian yang wajib dipatuhi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, penyusunan KSKK saat ini masih dalam proses perumusan regulasi dan pengembangan sistem pendukung berupa website serta aplikasi. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah nantinya dapat memantau pelaksanaan program sekaligus mengukur tingkat kepatuhan setiap OPD secara lebih terintegrasi.
Thariq juga menyoroti persoalan administrasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan. Salah satunya terkait penginputan data yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga berpotensi memengaruhi hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Ia mencontohkan evaluasi penanganan stunting yang sempat menempatkan Gorontalo Utara pada posisi rendah di tingkat provinsi. Setelah ditelusuri, persoalan tersebut turut dipengaruhi oleh ketidakoptimalan penginputan data, meskipun capaian daerah secara nasional masuk kategori baik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya ketepatan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, perjalanan dinas seharusnya menjadi instrumen pendukung pelaksanaan program, bukan justru menjadi kegiatan utama yang mendominasi perencanaan dan penggunaan anggaran.
Untuk itu, ia meminta Bagian Hukum mempercepat proses harmonisasi regulasi KSKK. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah, baik pejabat struktural maupun fungsional, untuk memahami dan menjadikan kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.
Melalui penguatan SPIP dan penerapan KSKK, Thariq berharap pengetahuan aparatur tidak berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi berkembang menjadi kesadaran, komitmen, dan kecakapan dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel serta bebas dari berbagai risiko penyimpangan.











