READ.ID – Ekspansi industri pelet kayu (wood pellet) di Provinsi Gorontalo semakin meluas. Di balik kontribusinya terhadap nilai ekspor daerah, industri ini disorot karena diduga memicu deforestasi, konflik tenurial, hingga minimnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitar kawasan konsesi.
Berdasarkan data yang disampaikan #KoalisiSaveGorontalo, terdapat 10 konsesi perkebunan energi di Gorontalo dengan total luas sekitar 282.100 hektare. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan telah beroperasi, yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ).
Deforestasi di kawasan konsesi tersebut diperkirakan mencapai 9.617 hektare sepanjang 2020 hingga 2025.
Sejumlah perusahaan yang sebelumnya memegang izin hutan tanaman industri (HTI) kini mengembangkan skema Multiusaha Kehutanan (MUK), yang memungkinkan pengusahaan berbagai jenis kegiatan kehutanan dalam satu kawasan konsesi.
PT GCL dan PT GNJ diketahui telah mengantongi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan skema MUK. Kayu dari kedua konsesi tersebut kemudian diolah di fasilitas milik PT Gorontalo Panel Lestari (GPL).
Direktur Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK), Zulfianto Biahimo, menilai perubahan skema perizinan dari HTI menjadi MUK berpotensi memperbesar konflik tenurial atau persoalan penguasaan lahan dengan masyarakat.
JPIK juga menemukan adanya perubahan luasan kawasan lindung dalam konsesi PT GNJ. Kawasan yang sebelumnya tercatat seluas 7.652 hektare menyusut menjadi 3.713,68 hektare dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH).
Sementara dokumen RKUPH PT GCL periode 2023–2032 memuat rencana pengembangan kawasan perdagangan karbon di dalam konsesi.
Zulfianto menyebut perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan dari HTI menjadi perkebunan energi melalui MUK dilakukan tanpa persetujuan masyarakat berdasarkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
“JPIK Gorontalo menemukan bahwa perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” kata Zulfianto.
Ekspansi di Pohuwato Menuai Penolakan
Ekspansi industri kehutanan juga mendapat penolakan di Kabupaten Pohuwato. Rencana kehadiran PT Lumintu Ageng Lestari Joyo, perusahaan hutan tanaman energi dengan skema PBPH, ditolak pemerintah daerah dan DPRD Pohuwato.
Dalam rapat paripurna ke-33 DPRD Pohuwato pada 30 Juni 2026, seluruh fraksi menyatakan menolak kehadiran perusahaan tersebut.
Perusahaan itu sebelumnya mengusulkan tiga kecamatan sebagai wilayah operasi, yakni Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur, dengan luas konsesi setidaknya 38.000 hektare.
Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, Renal Husa, mengatakan ketiga wilayah tersebut bukan kawasan baru bagi aktivitas industri ekstraktif. Izin usaha biomassa kayu, menurutnya, telah lebih dahulu berada di Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, hingga Lemito.
Berdasarkan analisis citra satelit koalisi, sekitar 1.105 hektare hutan alam di Pohuwato mengalami deforestasi sepanjang 2021–2023.
Renal mengapresiasi sikap seluruh fraksi DPRD Pohuwato yang menolak rencana perusahaan tersebut. Namun, ia menilai penolakan itu perlu ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan memberikan izin.
“Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” ujarnya.
Pelet Kayu Jadi Penopang Ekspor Gorontalo
Di sisi ekonomi, pelet kayu menjadi salah satu komoditas utama ekspor Gorontalo.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dalam Berita Resmi Statistik Nomor 64/10/75 yang diterbitkan 1 Oktober 2026 mencatat, sektor pelet kayu menyumbang nilai ekspor sebesar 33,34 juta dolar AS atau 57,02 persen dari total ekspor Gorontalo selama Januari–Agustus 2026.
Pada periode tersebut, total ekspor Gorontalo mencapai 58,46 juta dolar AS dengan volume ekspor pelet kayu sebanyak 240.816 ton. Komoditas itu seluruhnya dikirim ke Jepang dan Korea Selatan.
Pada Agustus 2026, nilai ekspor ke kedua negara tersebut mencapai 6,17 juta dolar AS atau sekitar 58 persen dari total ekspor pada bulan tersebut.
Dominasi pelet kayu dalam ekspor daerah turut menjadi sorotan koalisi. Mereka menilai ketergantungan terhadap satu komoditas hasil hutan berisiko menghambat pengembangan potensi ekonomi lain yang dimiliki Gorontalo.
Koalisi juga menyoroti klaim kontribusi perusahaan terhadap devisa daerah. Pada 2024, Bea Cukai menyebut PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) menyumbang lebih dari 55 persen devisa ekspor Gorontalo. Perusahaan tersebut bahkan menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara pada 27 Agustus 2024.
Namun, Renal Husa menilai pencapaian ekspor tersebut tidak bisa dilepaskan dari dugaan pembukaan hutan alam di Pohuwato.
“Padahal pencapaian yang diraih oleh PT BJA tersebut didapat dengan membabat hutan alam di Pohuwato,” kata Renal.
Koalisi menilai pemerintah selama ini lebih menitikberatkan pada nilai ekonomi yang dihasilkan perusahaan, tanpa memperhitungkan secara menyeluruh kerugian ekologis dan sosial yang ditanggung masyarakat.
Dokumen Lingkungan Dipertanyakan
Persoalan transparansi perizinan turut menjadi sorotan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo sebelumnya diberitakan menyatakan dokumen perizinan perusahaan produsen pelet kayu PT BJA, serta perusahaan pemasok bahan bakunya PT IGL dan PT BTL, telah lengkap.
Namun, ketika Japesda mengajukan permintaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada 17 Agustus 2026 melalui surat Nomor 48/SP/JAPESDA/VIII/2026, dokumen tersebut justru tidak ditemukan di DLHK Provinsi Gorontalo.
Japesda kemudian menerima empat dokumen AMDAL pada 1 September 2026. Dokumen PT IGL dan PT BTL yang diterima masih berstatus perkebunan sawit, bukan hutan tanaman energi.
Direktur Japesda, Christopel Paino, mempertanyakan perbedaan keterangan DLHK pada 2024 dengan kondisi saat permintaan dokumen dilakukan.
“Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” ujarnya.
Menurut Christopel, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keterbukaan informasi publik dalam proses perizinan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Japesda juga mengajukan permintaan dokumen perizinan PT BJA kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo. Namun, dinas tersebut menyatakan tidak memiliki dokumen yang dimaksud karena perizinan perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) berada di tingkat kementerian.
Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, turut mempertanyakan penerapan prinsip FPIC dalam perubahan komoditas perusahaan dari sawit menjadi tanaman energi.
Riset WALHI Gorontalo pada 2025 di Desa Lomuli dan Desa Butungale menemukan seluruh responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perusahaan terkait rencana hutan tanaman energi. Sosialisasi yang mereka ketahui sebelumnya hanya berkaitan dengan perkebunan sawit.
“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi, adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” kata Defri.
Daerah Dinilai Menanggung Dampak, Pendapatan Mengalir ke Pusat
Koalisi juga menyoroti pembagian manfaat ekonomi dari aktivitas industri kehutanan. Menurut mereka, kewenangan perizinan, pendapatan ekspor, hingga penerimaan negara dari sektor kehutanan sebagian besar berada di tingkat pusat, sementara daerah dan masyarakat sekitar konsesi menghadapi dampak ekologis.
Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima Dana Bagi Hasil (DBH) kehutanan sekitar Rp8,7 miliar pada 2025, terdiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp562,5 juta dan Dana Reboisasi (DR) sekitar Rp8,11 miliar.
Angka tersebut merupakan total penerimaan dari seluruh pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan di Gorontalo, bukan hanya dari perusahaan pelet kayu.
Dana Reboisasi juga memiliki ketentuan penggunaan khusus, antara lain untuk rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan, serta perlindungan hutan.
Sebagai gambaran besarnya penerimaan dari aktivitas kehutanan, Direktur PT BJA, Zunaidi, pada Agustus 2025 mengklaim PT BTL telah membayar PSDH sebesar Rp22,26 miliar, Dana Reboisasi Rp20,65 miliar, serta 2,88 juta dolar AS.
Di sisi lain, masyarakat di sekitar konsesi disebut menghadapi risiko bencana ekologis. Banjir bandang yang melanda Desa Tuweya dan Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, pada 20 Juni 2025 menjadi salah satu peristiwa yang disorot koalisi.
Bencana tersebut menyebabkan sedikitnya dua warga meninggal dunia dan ratusan rumah terendam. BPBD Pohuwato mencatat sekitar 1.235 jiwa di kedua desa terdampak.
Koalisi juga mempertanyakan klaim perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal. BJA Group disebut mengklaim mempekerjakan hampir 1.500 orang, dengan 83 persen di antaranya merupakan warga lokal.
Namun, berdasarkan temuan koalisi, sebagian besar pekerja lokal disebut berada pada posisi buruh kasar, sedangkan jabatan strategis lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar kawasan konsesi, termasuk dari luar Gorontalo.
Koalisi menilai, ekspansi industri pelet kayu perlu dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi nilai ekspor dan investasi, tetapi juga transparansi perizinan, keterlibatan masyarakat, perlindungan hutan, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan daerah dan warga di sekitar konsesi.











