READ.ID – Harga sejumlah bahan pangan di Provinsi Gorontalo tercatat berada di jajaran tertinggi secara nasional. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per Selasa (13/10/2026), harga telur ayam dan minyak goreng di Gorontalo bahkan menempati posisi paling mahal dibanding provinsi lain di Indonesia.
Kondisi ini terjadi bersamaan dengan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU di Gorontalo. Antrean yang berlangsung berjam-jam, bahkan hingga tiga jam, diduga ikut mendorong naiknya biaya distribusi dan berimbas pada harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Data PIHPS menunjukkan harga telur ayam di pasar modern Gorontalo mencapai Rp55.900 per kilogram. Angka ini menjadi yang tertinggi secara nasional, jauh di atas Papua Barat yang berada di urutan berikutnya dengan Rp47.100 per kilogram, serta Sulawesi Tengah Rp43.250 per kilogram. Selisih harga telur di Gorontalo dengan Papua Barat mencapai Rp8.800 per kilogram.
Hal serupa terjadi pada minyak goreng. Di pasar tradisional, harga minyak goreng di Gorontalo tercatat Rp28.200, tertinggi di antara seluruh provinsi. Harga ini melampaui Maluku yang berada di posisi kedua dengan Rp26.900, serta Papua Rp26.550 dan Papua Barat Rp25.550.
Sementara itu, harga cabai rawit di pasar tradisional Gorontalo menembus Rp150.650 per kilogram. Gorontalo berada di urutan keempat termahal secara nasional, hanya di bawah Sulawesi Utara dan Maluku Utara yang sama-sama Rp158.750 per kilogram, serta Papua Barat Rp157.500 per kilogram. Harga cabai rawit di Gorontalo juga lebih tinggi dibanding provinsi tetangga Sulawesi Tengah yang tercatat Rp146.600 per kilogram.
Tingginya harga pangan ini menambah beban masyarakat yang sudah terhimpit krisis BBM. Antrean panjang Pertalite membuat waktu operasional pengemudi angkutan barang dan penumpang berkurang.
Di sisi lain, harga bensin eceran melonjak hingga Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per botol, sementara stok Pertamax di SPBU mulai habis setiap hari karena diburu spekulan.
Bagi pedagang dan distributor, kondisi ini diduga berdampak langsung pada ongkos pengangkutan barang. Waktu yang terbuang di antrean SPBU dan mahalnya BBM eceran menjadi tambahan biaya yang pada akhirnya berpotensi dibebankan kepada konsumen melalui harga jual.
Dampak berlapis juga dirasakan pekerja sektor transportasi. Imran Jaini, sopir mikrolet di Kota Gorontalo, sebelumnya mengaku pendapatannya turun dari Rp300 ribu menjadi sekitar Rp150 ribu per hari akibat waktu kerja yang habis untuk mengantre BBM. Dengan penghasilan yang menurun dan harga kebutuhan pokok yang tinggi, daya beli masyarakat kian tertekan.
Meski demikian, tingginya harga pangan tidak hanya dipengaruhi faktor BBM. Pasokan, kondisi cuaca, serta ketergantungan Gorontalo pada distribusi dari daerah lain juga turut menentukan harga di pasaran. Namun, gangguan distribusi BBM dinilai dapat memperparah kondisi yang sudah ada.
Masyarakat kini berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret. Penertiban distribusi BBM dinilai menjadi salah satu kunci agar biaya logistik kembali normal dan harga kebutuhan pokok di Gorontalo tidak terus berada di posisi tertinggi nasional.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya meminta keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Gorontalo terkait langkah pengendalian harga pangan.
