READ.ID – Pemerintah Kota Gorontalo resmi membuka Forum Gabungan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang digelar di Gedung BLY, Senin (21/4).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan, sekaligus ruang penajaman program prioritas yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan kemampuan fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, dalam sambutannya menekankan pentingnya Forum Gabungan Perangkat Daerah ini dalam menentukan keberhasilan pembangunan di masa depan. Ia mengingatkan bahwa proses perencanaan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan.
“Jika kita salah dalam menyusun perencanaan, sama saja dengan merencanakan kegagalan,” ujar Ismail.
Ismail menjelaskan, RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo periode 2025–2030. Oleh karena itu, forum ini diarahkan untuk menyepakati kegiatan prioritas yang mampu mendukung sasaran strategis pembangunan daerah.
Adapun fokus pembangunan dititikberatkan pada tiga hal utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan masyarakat, penguatan infrastruktur fisik dan digital yang menunjang transformasi kota jasa dan penguatan nilai-nilai religius dalam seluruh aspek pelayanan dan pembangunan kota.
Untuk mendukung usulan-usulan prioritas dari masyarakat yang diperoleh melalui Musrenbang tingkat kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD, Pemkot Gorontalo menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran sebesar Rp200 juta per kelurahan. Dana tersebut akan difokuskan pada program-program penanganan sampah, banjir, serta pemberdayaan UMKM.
“Ini menjadi upaya agar usulan masyarakat benar-benar mendapat kepastian untuk diakomodir dalam APBD tahun perencanaan,” kata Ismail.
Namun demikian, Sekda mengingatkan bahwa perencanaan yang disusun harus realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dari total APBD yang mencapai lebih dari Rp1 triliun, kemampuan fiskal Kota Gorontalo dinilai masih terbatas.
Rinciannya, hanya sekitar Rp150 miliar PAD yang dapat digunakan secara fleksibel, ditambah sisa DAU sekitar Rp23 miliar per bulan. Selebihnya, sudah melekat pada belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kapasitas fiskal kita ini terbatas. Jadi forum ini sangat penting untuk mengerucutkan program-program yang betul-betul prioritas dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ismail juga mengajak seluruh OPD untuk mampu mensinergikan program kerja dengan instansi vertikal seperti Balai Cipta Karya, Balai Sungai, dan lembaga teknis lainnya. Kolaborasi dengan dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi strategi utama untuk mengoptimalkan pelaksanaan program di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Diperlukan sinergi lintas sektor agar tujuan pembangunan lima tahun ke depan bisa tercapai,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Sekda berharap agar forum ini dapat menghasilkan kesepakatan yang tajam dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo.
