READ.ID – Sirene mobil patroli acap kali terdengar tiap bakda isya, seketika kota berubah menjadi neraka. Pedagang kaki lima diusir paksa saat tengah mencari nafkah.
Sudut-sudut kota disekat dan aktivitas malam dibatasi, alasannya, untuk minimalisasi kasus pandemi Covid-19. Alibi tersebut jadi pondasi para petinggi negeri, yang tidak ingin masyarakatnya terpapar Covid-19.
Namun, ini terkesan demagogis! Masyarakat dilindungi untuk tidak sakit, tetapi dipaksa mati karena kelaparan.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), bak bom waktu, dan sebentar lagi menghancurkan harapan seluruh fakir, yang bertaruh hanya demi sesuap nasi. Yah, sesuap nasi!
Terlebih di Provinsi Gorontalo. Tak ada lagi adat yang bersendikan sara, dan sara bersendikan kitabullah. Tatkala beribu nasib yang hanya bergelantungan di atas meja jualan, musnah begitu saja.
Kemarin, hingga hari ini, mereka masih terus bertanya penuh asa, kalau kapan kebijakan PPKM ini akan berlalu? Bahkan, para awam tak henti-hentinya risih, menahan nafsu amarah, akibat kompor di rumahnya tak lagi menyala.
Adanya PPKM, memang menekan kemungkinan terburuk untuk warga agar tidak mati karena Covid-19. Tetapi, penguasa lupa, dan aparat pun seakan-akan tidak tahu apa-apa, bahwa masyarakat bakal mati dihantam badai kelaparan.
Sebelumnya, kebijakan New Normal pasca diberlakukannya PSBB, seakan menjadi berita baik untuk masyarakat, dengan diadopsinya teori evolusi, survival of the fittest, atau mekanisme untuk bertahan hidup melalui seleksi alam.
Seyogianya, pada titik itu masyarakat diperhadapkan dengan dua kemungkinan, antara dapat bertahan hidup, akibat kekebalan imun, maupun gugur karena terpapar. Tidak ada tendensi eksternal, selain dari diri mereka sendiri.
Kebijakan tersebut, tentunya mempermudah banyak pihak. Salah satunya, pemerintah tak tak lagi repot-repot untuk mengucurkan dana begitu banyak, buat oprasional penyekatan, yang katanya untuk sterilisasi.
Namun, skema kebijakan tersebut, sungguh melampau jauh dari ekspektasi para analis kebijakan pemerintah. Saking berbanding terbalik, sampai-sampai pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini pun, dihukumi sebagai tukang “ngibul”.
Banyaknya aturan yang tidak berbanding lurus dan tumpang tindih terkait kebijakan PPKM tersebut, lebih memasifkan lagi mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap para elit. Terkhusus di Provinsi Gorontalo.
PPKM di Provinsi Gorontalo terus dilakukan, tanpa ada usai. Sejumlah pemberitaan media massa, bertebaran bahwa PPKM di Provinsi Gorontalo bakal berakhir hari ini, tepat 23 Agustus 2021.
Agak skeptis, jika berharap PPKM akan benar-benar usai, setelah beberapa kali diperpanjang, pun dengan levelnya yang saban waktu terus bertambah.
Hari ini, mungkin belum menjadi persoalan yang besar. Masyarakat masih sekadar melontarkan “sarkas” belaka, yang ciutannya pun sebatas di kanal-kanal mungil, dan belum ikut andil dalam parlemen jalanan.
Murka mereka benar-benar bakalan pecah, jika para pemangku kepentingan, masih saja ingin menang sendiri dengan ultimatum PPKM yang diperpanjang, tanpa solusi terbaik demi keberlangsungan hidup bersama.
Sebab mereka tahu, bahwa cara yang terbaik untuk mendidik penguasa, adalah dengan perlawanan.
(SAS)
