READ.ID — PT. Gorontalo Minerals mengungkapkan data menggembirakan terkait penyerapan tenaga kerja lokal, di mana 72 persen dari total 406 karyawan yang bekerja pada 2026 merupakan putra-putri Gorontalo.
Lebih dari itu, perusahaan memproyeksikan bahwa persentase tersebut akan meningkat signifikan menjadi 89,90 persen saat fase operasi produksi dimulai pada 2027. Data ini dipaparkan oleh Manager PT. Gorontalo Mineral, Didik B Hatmoko, dalam Rapat Realisasi Investasi di Ruang Huyula, Kantor Gubernur Gorontalo, pada Selasa, 5 Mei 2026, dihadiri oleh Gubernur Gusnar Ismail dan Bupati Bone Bolango Ismet Mile.
Pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terserap dari tahun ke tahun menunjukkan ekspansi yang konsisten. Pada 2024, total tenaga kerja baru mencapai 224 orang.
Angka itu naik menjadi 254 orang pada 2025, dan melonjak ke 406 orang pada 2026 yang terdiri dari karyawan langsung PT. Gorontalo Mineral maupun tenaga kerja kontraktor. Lompatan terbesar terjadi pada 2026 seiring dengan intensifikasi konstruksi, dan tren ini diyakini akan terus berlanjut ketika operasi produksi membuka lebih banyak posisi pekerjaan yang dibutuhkan.
“Angka 406 orang pada 2026 ini bukan puncaknya. Ini baru awal. Ketika produksi berjalan penuh, kami akan membutuhkan jauh lebih banyak tenaga kerja, dan kami ingin sebagian besar dari mereka adalah warga Gorontalo,” kata Didik.
Struktur tenaga kerja yang diproyeksikan untuk fase operasi produksi mulai 2027 sangat terperinci dan ambisius. Dari total 535 karyawan langsung yang dibutuhkan, 452 orang akan menempati berbagai posisi di bawah manajemen PT. Gorontalo Mineral, yang terbagi dalam tiga klasifikasi: Manajemen (10 orang), Teknis (155 orang), dan Non Teknis (370 orang).
Sementara itu, 287 orang tambahan akan diserap melalui tenaga kerja jasa penunjang. Seluruhnya menggunakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tanpa satupun Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk dalam proyeksi resmi perusahaan.
Yang menjadi sorotan penting dalam paparan adalah distribusi asal tenaga kerja berdasarkan lingkar tambang (ring sistem). Dari data yang ada, 46 persen tenaga kerja berasal dari Ring 1 — desa desa yang paling dekat dengan area tambang dan yang paling merasakan dampak langsung dari aktivitas pertambangan.
Ring 2 menyumbang 17 persen, Ring 3 sebesar 11 persen, Ring 4 sebesar 8 persen, dan Ring 5 sebesar 18 persen. Pola distribusi ini menunjukkan bahwa masyarakat yang paling berdekatan dengan tambang mendapat prioritas tertinggi dalam rekrutmen — sebuah kebijakan yang diakui Didik sebagai bagian dari komitmen sosial perusahaan.
“Kami sengaja memprioritaskan Ring 1 karena mereka yang pertama merasakan dampak kehadiran tambang. Sudah semestinya mereka juga yang pertama merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Didik.
Dari sisi biaya tenaga kerja, perusahaan juga mencatat peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan bertambahnya jumlah personel dan meningkatnya level gaji seiring dengan kompleksitas pekerjaan.
Komponen biaya tenaga kerja bulanan mencakup gaji pokok, PPH (pajak penghasilan), Jamsostek, DPLK (program pensiun), dan PPU (premi jaminan kecelakaan kerja) — semuanya menjadi kontribusi nyata perusahaan terhadap ekosistem ekonomi dan perlindungan sosial tenaga kerja lokal Gorontalo.
“Kami tidak hanya memberikan pekerjaan. Kami memberikan perlindungan sosial yang lengkap kepada setiap karyawan. Ini adalah standar yang tidak boleh dikompromikan,” tegas Didik.
Proyeksi tenaga kerja lokal yang mendekati 90 persen menjadi jawaban konkret atas tuntutan Gubernur Gusnar Ismail yang dalam forum yang sama meminta perusahaan untuk tidak hanya memenuhi target rekrutmen di level bawah, tetapi juga di level menengah seperti supervisor dan teknisi.
Dalam proyeksi formal yang dipaparkan, jabatan Teknis — yang mencakup posisi-posisi operasional penambangan — juga akan didominasi tenaga lokal dengan 81 orang lokal berbanding 74 non-lokal pada fase produksi, sebuah komposisi yang jauh lebih berimbang dibanding fase konstruksi saat ini.
Keseluruhan data tenaga kerja ini, kata Didik, akan terus diperbarui dan dilaporkan dalam pertemuan koordinasi bulanan yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. Transparansi data rekrutmen menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat bahwa komitmen 90 persen bukan sekadar angka retorika.
“Kami siap membuka data rekrutmen kami setiap bulan. Masyarakat Gorontalo berhak tahu siapa saja yang bekerja di sini dan dari mana mereka berasal. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan kepada kami dan kami akan perbaiki,” tutup Didik menanggapi harapan pemerintah daerah dalam forum tersebut.
