READ.ID – Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menjadikan persoalan pemerintahan sebagai alasan untuk saling menyalahkan. Sebaliknya, setiap kendala harus dihadapi melalui koordinasi, inovasi, dan langkah penyelesaian yang konkret.
Pesan tersebut disampaikan Thariq saat memimpin apel kerja awal November 2026 di halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Senin 02/11/2026. Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti sejumlah agenda yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kebijakan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pembenahan data daerah, evaluasi kinerja pejabat, hingga percepatan realisasi anggaran.
Terkait PPPK, Thariq mengungkapkan adanya perkembangan kebijakan pemerintah pusat mengenai skema penggajian, khususnya bagi tenaga PPPK guru, termasuk yang berstatus paruh waktu. Informasi tersebut diperolehnya saat mengikuti kegiatan pelatihan bakal calon kepala sekolah. Menurutnya, terdapat rencana agar pembiayaan gaji tenaga PPPK guru ditangani langsung pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Ia berharap rencana kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian bagi tenaga PPPK guru. Perkembangan ini juga dinilai penting mengingat pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan berbagai upaya melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat untuk memperjuangkan keberlanjutan nasib tenaga PPPK.
Selain persoalan kepegawaian, Thariq mendorong percepatan pembangunan sistem informasi daerah yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem tersebut disiapkan untuk memperkuat basis data masyarakat sekaligus memudahkan pemerintah dalam menentukan intervensi dan bantuan sesuai kondisi penerima.
Untuk mendukung rencana itu, seluruh OPD terkait diminta segera melengkapi serta memasukkan data dengan cakupan minimal lima tahun terakhir. Thariq menargetkan aplikasi beserta kelengkapan datanya dapat diselesaikan pada Desember 2026. Nantinya, informasi masyarakat dapat diakses melalui perangkat digital berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Ia menegaskan, ketepatan data menjadi salah satu kunci dalam memastikan bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Misalnya, petani yang membutuhkan sarana pertanian dan nelayan yang memerlukan mesin tempel harus memperoleh dukungan berdasarkan kebutuhan riil mereka, bukan sekadar melalui pendataan administratif.
Di sisi lain, Thariq meminta pejabat di lingkungan Pemkab Gorontalo Utara, terutama mereka yang baru dilantik pada Oktober lalu, menyempurnakan dokumen analisis tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta rencana kerja jabatan berdasarkan hasil evaluasi. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman dalam menjalankan tanggung jawab sekaligus tolok ukur penilaian kinerja setiap pejabat.
Memasuki November, percepatan realisasi fisik dan keuangan juga menjadi perhatian Bupati. Seluruh pimpinan OPD diminta lebih aktif memantau pelaksanaan program, membangun koordinasi, serta segera menyampaikan kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target anggaran tahun 2026.
“Kalau ada problem, segera dikoordinasikan. Jangan dibiarkan berlalu. Kita harus saling mengingatkan dan mencari solusi agar apa yang sudah direncanakan dapat kita penuhi,” ujarnya.
Menutup arahannya, Thariq kembali menekankan bahwa penyelesaian persoalan pemerintahan membutuhkan kerja sama dan terobosan, bukan budaya saling menyalahkan. Ia berharap momentum apel awal bulan dapat memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
