READ.ID – Pemerintah Kota Gorontalo memasang standar tinggi dalam memperkuat struktur pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026.
Tidak tanggung-tanggung, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini dipatok pada angka ambisius sebesar Rp447,15 miliar.
Dari total angka tersebut, sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi motor penggerak utama dengan target capaian sebesar Rp16,52 miliar.
Kenaikan target ini mencapai 16,67 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Langkah berani ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan bercermin pada tren positif realisasi pajak tahun 2025 yang sukses menyentuh angka 97,9 persen.
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menegaskan bahwa angka-angka ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh penjuru kota.
“Target PBB-P2 tahun 2026 sebesar Rp16.524.000.000, terdapat kenaikan sebesar 16,67 persen dari target sebelumnya. Target ini tentu membutuhkan kerja keras, sinergi, dan komitmen dari seluruh perangkat daerah,” ujar Wawali Indra dalam kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-SPPT dan Penyerahan DHKP PBB-P2, Rabu (6/5/2026).
Guna mengejar target tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo melakukan manuver strategis dengan meluncurkan aplikasi e-SPPT PBB-P2.
Transformasi digital ini dirancang khusus untuk memangkas birokrasi distribusi dokumen pajak agar lebih cepat sampai ke tangan wajib pajak, sekaligus memungkinkan pengawasan secara real-time.
Melalui sentuhan teknologi, koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pihak kecamatan, hingga kelurahan diharapkan menjadi lebih solid, terukur, dan minim kendala lapangan.
Namun, Wawali Indra mengingatkan bahwa kecanggihan sistem tidak akan berarti apa-apa tanpa diimbangi dengan kualitas pelayanan yang tulus.
Baginya, inovasi digital dan kepuasan publik adalah dua hal yang harus berjalan beriringan demi membangun kesadaran pajak di tengah masyarakat.
“Kalau masyarakat sudah merasakan pelayanan kita, insya Allah kewajiban-kewajiban mereka akan ditunaikan. Jika kita tidak menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, jangan pernah berharap inovasi ini sukses. Intinya adalah bagaimana pelayanan itu benar-benar terasa oleh warga,” tegasnya di hadapan para asisten, camat, dan lurah se-Kota Gorontalo.
Ke depan, digitalisasi pelayanan pajak ini akan diintegrasikan dengan rencana besar pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Gorontalo. Dengan sistem yang terpadu, distribusi SPPT diharapkan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Momentum ini pun menjadi ajakan bagi seluruh aparatur pemerintah untuk memperkuat kapasitas diri dalam mengawal target PAD demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo yang lebih baik di masa depan.
