READ.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan berlangsung di ruang kerja Bupati Gorontalo Utara, Kamis 23/07/2026.
Kegiatan tersebut dipimpin Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, bersama tim. Penyampaian hasil evaluasi merupakan tindak lanjut Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.09.02/UND-1041/PW31/3/2026.
Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu, Inspektur Daerah, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para kepala desa yang menjadi sampel evaluasi, serta jajaran BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Bupati Thariq Modanggu menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas pendampingan dan evaluasi yang telah dilakukan. Menurutnya, hasil evaluasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi ini bukan semata-mata untuk menilai, tetapi menjadi sarana pembinaan agar pengelolaan keuangan desa semakin baik, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh rekomendasi yang disampaikan hendaknya menjadi perhatian bersama untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Thariq.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, melalui sinergi dengan BPKP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta seluruh perangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut, tim BPKP memaparkan hasil evaluasi yang dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2026. Selain itu, disampaikan pula sejumlah rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan serta pembangunan desa.
Melalui penyampaian hasil evaluasi tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh pemerintah desa dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang semakin berkualitas, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
