READ.ID – Sekertariat tim persiapan pengadaan lahan untuk pembangunan Waduk Bulango Ulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali mengadakan konsultasi publik untuk yang kesekian kalinya dengan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk tersebut.
Hal ini dimaksud untuk mencapai target yang telah di sepakati oleh tim persiapan dan agar tetap pada peraturan perundang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Kegiatan yang di buka secara resmi oleh camat Bulango Ulu I Wayan Ranawa yang mewakili pemerintah Bone Bolango dan saat itu juga di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, Assisten I Bone Bolango Taufik Sidiki, perwakilan balai wilayah sungai (BWS),Perwakilan satuan kerja (satker), perwakilan Kejaksaan Tinggi Negeri Gorontalo dan dinas terkait lainnya provinsi maupun dari Bone Bolango serta masyarakat pemilik lahan.
“Ini adalah konsultasi publik yang kejutuh kalinya setelah beberapa hari berturut-turut dilakukan di Desa Tulo’a, Owata dan kemudian di desa Mongiilo dan seterusnya,” kata Sultan.
Menurutnya bahwa, hal ini dilakukan karena memang sesuai dengan amanat undang-undang konsultasi publik ini di lakukan secara terus menerus sampai semua bisa hadir, kemudian semua bisa mengerti dan bisa menanda tangani kesepakatan tentang lokasi pembangunan di desa yang ada saat ini.
Sultan menjelaskan, jika masih banyak pemilik lahan yang beberapa waktu lalu telah undang tapi belum sempat hadir, maka dari itu di adakan kembali konsultasi publik sesuai hasil rapat evaluasi yang diadakan di gedung PIP2B beberapa waktu lalu.
“Dengan diadakanya konsultasi publik yang ke tujuh di Kecamatan Bulango Ulu dan untuk Desa Mongiilo sendiri yang ke dua kalinya, saya berharap kepada bapak ibu yang memiliki lahan kiranya mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini,” kata Camat Bulango Ulu Iwayan Ranawa saat membuka acara tersebut.
Untuk desa mongiilo sendiri ada 199 pemilik lahan yang sudah di undang di konsultasi publik tersebut tapi yang hadir pada saat itu dan langsung menanda tangani berita acara kesepakatan baru 113 orang dan masih tersisa 86 orang pemilik lahan lagi yang belum bisa hadir dan belum menanda tangani berita acara kesepakatan tersebut.
