KOTAMOBAGU, READ.ID – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting, bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Rabu 15 Maret 2023.
Dalam sambutannya, Nayodo menyampaikan, stunting merupakan kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama 1.000 hari pertama kehidupan, hal ini sangat mempengaruhi perkembangan otak sehingga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis saat dewasa.
Menurutnya, sampai dengan saat ini Pemkot Kotamobagu terus melakukan berbagai upaya dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayahnya.
“Diantaranya melakukan peningkatan komunikasi tentang perubahan perilaku masyarakat, peningkatan ketahanan pangan serta gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi yang bertujuan menurunkan prevalensi stunting,” ucap Nayodo
Lebih lanjut iya menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini juga merupakan bagian dari 8 aksi integrasi yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting. Mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program hingga penguatan regulasi.
“Selain itu juga bertujuan memitigasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama antar seluruh komponen. Baik pemerintah daerah hingga tingkatan desa, serta lembaga non pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
“Diharapkan melalui kegiatan ini akan diperoleh saran dan masukan dari para peserta dalam kaitannya dengan upaya penurunan stunting di daerah ini,” sambungnya lagi.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting terintegrasi untuk percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu tahun 2024 mendatang oleh pemerintah daerah dan berbagai unsur.
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres AKBP Dasveri Abdi SIK, Dandim 1303/BM diwakili Pasi intel Kapten Sardi O. Mamonto, Kasi Pidum Kejari Kotamobagu Chairul Mokoginta, Sekda Sofyan Mokoginta, para Asisten, pimpinan OPD, Camat, Lurah/Sangadi serta sejumlah unsur organisasi. (*)
