READ.ID – Untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dengan Israel yang telah menelan korban jutaan perempuan dan anak-anak tidak berdosa, faksi Fatah dan Hamas terlebih dahulu harus bersatu.
Menyatukan kedua faksi besar di Palestina itu perlu dilakukan mediasi. Dan, Indonesia dengan Turki berpeluang menjadi penengah. Mengambil peran itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Turki, Recep Tayyib Erdogan perlu bertemu terlebih dahulu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta mendorong pertemuan Jokowi dengan Erdogan. Jakarta bisa dijadikan episentrum pertemuan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
“Pak Jokowi dan Erdogan bisa mengambil inisiatif pertemuan Kalau Pak Jokowi mengundang Erdogan datang ke Jakarta, Jakarta akan menjadi episentrum perbincangan tentang perdamaian di seluruh dunia ini. Itu entry pointnya,” kata Anis.
Itu dikatakan politisi senior tersebut dalam diskusi Moya Institute bertajuk ‘Konflik Timur Tengah: Indonesia di Tengah Pusaran Konflik Palestina-Israel’ yang digelar secara daring, Jumat (4/6) petang.
Selain Anis, tampil sebagai nara sumber Imron Coton (Diplomat Senior), Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia) dan Yuli Mumpuni Widarso (Ketua bidang Kerjasama Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurut Anis, sebagai dua negara Islam besar, Indonesia dan Turki pasti didengar semua kekuatan di Palestina. “Indonesia harus bisa menjadi juru damai kekuatan perlawanan yang ada di Palestina, khususnya Hamas dan Fatah. Kita bisa undang Fatah, Hamas dan kelompok-kelompok lain. Saya kira pejuang Palestina setuju dengan ajakan itu,” beber dia. nya.
Ditegaskan, isu Palestina titik masuk paling bagus untuk meningkatkan posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan Indonesia “Indonesia dalam dua posisi. Pertama, posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan. Tidak ada isu yang paling bisa menyatukan dunia Islam seperti isu Palestina,” kata dia.
Pada posisi diplomatik khususnya forum-forum internasional seperti PBB, Indonesia harus menggugat tentang solusi dua negara (two-state solution), dan kemungkinan upaya mendorong pembubaran negara zionis Israel meski tidak populer.
Artinya, penyelesaian konflik harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Sebab, solusi dua negara merupakan sikap awal pemerintah Indonesia sejak era Soekarno dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.
“Pada dasarnya, kita setuju dengan solusi dua negara dan itu sikap Indonesia secara umum. Tapi, kalau kita membuat prediksi tentang masa depan negara ini, Indonesia pada dasarnya bisa ikut mempelopori perbincangan tentang hal itu,” wakil Ketua DPR RI 2009-2014 ini.
Sedangkan mengenai kemanusiaan, Pemerintah Indonesia seharusnya memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Sebab isu Palestina sekarang, bukan lagi sekedar isu agama, tapi berkembang lebih luas menjadi isu kemanusiaan
“Saya ingat waktu menjadi pimpinan DPR bidang anggaran, Indonesia memberikan bantuan resmi dari APBN untuk Palestina. Bantuan lebih besar juga dari masyarakat dan pemerintah memfasilitasi mereka dengan cara memudahkan penggalangan dana dan juga mengantarkan mereka untuk menyalurkan dana tersebut,” kata dia.
Mantan Diplomat, Imron Coton mendukung ide partai Gelora agar Indonesia aktif meningkatkan peran penyelesaikan konflik Palestina-Israel. “Saya senang sekali tadi Pak Anis mengatakan Indonesia itu harus aktif. Saya setuju setidak-tidaknya menjadi penengah Hamas dan Fatah, sehingga ketika berhadapan dengan Israel, Hamas dan Fatah bersatu,” kata Imron.
Hal itu, kata Imron, bagian dari peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dan menghapuskan seluruh penjajahan dari muka bumi sebab tidak sesuai dengan perikemanusiaan, seperti yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.
“Itu tugas konstitusi kita sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan memberikan dukungan ke Palestina juga bagian dari solidaritas kemanusiaan. Indonesia juga penerima bantuan ketika tsunami dari Australia dan AS. Sebagai dubes, saya orang pertama yang memasukkan kontingan militer Australia untuk membantu tsunami Aceh,” ungkap dia.
Komaruddin mengatakan, ide mempertemukan Fatah-Hamas di Jakarta merupakan tawaran yang realistik, karena diantara mereka selama ini saling curiga, sehingga tidak bisa bersatu dalam melakukan perlawanan terhadap Israel.
“Orang Israel yang sehat dan waras juga sudah lelah. Dengan perang ini, APBN mereka 70 persen untuk senjata dan mereka nggak bisa nyenyak tidur. Yang paling ditakuti Israel senjata demografis dari Palestina, dimana setiap anak lahir itu, ibarat peluru kendali yang siap menyerang dan ditakuti,” kata Komaruddin.
Yuli menambahkan, MUI sudah menggelar rapat dengan Walikota Hebron secara daring kemarin, untuk ikut menyelesaikan soal Palestina. “Kami ngobrol (dua hari lalu, red), muncul ide untuk mempertemukan para ulama dari Fatah dan Hamas. MUI berinisiatif menfaslitasi mempertemukan ulama Fatah dan Hamas. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, kita bisa melaksanakan ini,” kata mantan Dubes Indonesia untuk Spanyol ini.
(AT)
