READ.ID – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memaksimalkan kinerja guna menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Hal itu disampaikan Bupati Depri Pontoh saat pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan Evaluasi Register Risiko di Lingkungan Pemerintah Bolmut.
Bimtek digelar di Gedung Wanita, Kawasan Pantai Batu Pinagut, Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolmut pada Senin, 6 Maret 2022.
“Saya rasa kita semua sepakat apa yang dilaksanakan hari ini merupakan wujud keseriusan pemerintah kepada APIP dalam melakukan pengawasan terhadap risiko tinggi yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi,” katanya.
Bupati menyampaikan perencanaan pengawasan berbasis risiko akan membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan cara paling efektif serta memberikan manfaat nyata dalam optimalisasi tugas serta tanggung jawab.
Kemudian, metode berbasis penyusunan risiko perencanaan merupakan pengawasan periodik menggunakan hasil menejemen risiko auditan.
Bupati menuturkan perencanaan pengawasan disusun untuk periode 1 tahun yang berisi penugasan penjaminan dan konsultasi dengan mengidentifikasi serta memprioritaskan seluruh area pemerintah daerah yang memerlukan penjaminan secara objektif. Termasuk di dalamnya proses menejemen dan melaporkan risiko yang dapat ditimbulkan.
“Oleh karena itu, penyusunan pengawasan berbasis risiko ini merupakan jawaban atas tantangan utama yang dihadapi oleh sebagian besar APIP,” ucapnya.
Bupati menjelaskan dengan perencanaan audit intern tahunan berbasis risiko, kegiatan pengawasan dapat difokuskan pada unit kerja dengan kegiatan yang berkontribusi signifikan pada tujuan pemerintah.
Sehingganya, kegiatan pengawasan dapat berjalan efisien dan efektif dalam mendukung tujuan organisasi.
“Olehnya, kepada pihak inspektorat diharapkan mampu menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko sesuai ketentuan dan disusun secara ideal,” tuturnya.
Kepada APIP, Bupati Depri Pontoh berharap agar dapat meningkatkan pengawasan intern untuk bergerak mengikuti kebutuhan daerah dan perkembangan zaman.
Selain itu, dapat menciptakan nilai tambah pada perbaikan tata kelola pemerintah yang bersih dan manajemen risiko serta penguatan pengendalian.
“APIP juga harus mampu membantu perangkat daerah yang mengidentifikasi semua risiko yang berpotensi menghambat capaian kerja,” katanya.
Kinerja APIP juga didorong agar mampu mengidentifikasi risiko terkait kecurangan yang sangat mungkin terjadi. Baik dilakukan oleh penyedia maupun intern perangkat pemerintah itu sendiri.
Di samping menjalankan fungsi penjamin, APIP diharapkan berperan sebagai mitra strategis yang membantu pimpinan daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah.
“Ke depan, saya berharap kita satukan tekad meningkatkan etos kerja sekaligus membangun budaya baru dalam pelayanan publik. Khusus APIP, diharapkan juga memberi jaminan kualitas atas pengelolaan pemerintahan yang dilakukan pemerintah,” katanya.
(Aden/Read)
