READ.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan terus mengawal serta memperjuangkan kedaulatan batas wilayah Gorontalo Utara (Gorut) yang kini tengah berkonflik dengan Kabupaten Buol.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorut Hamzah Sidik Djibran pada Kamis (08/04/2021). Dirinya menuturkan tapal batas adalah harga mati bagi DPRD yang merupakan wakil rakyat.
Setelah melakukan koordinasi bersama Pimpinan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Fadel Muhammad, dirinya menyampaikan akan memberikan fasilitas kepada Pemerintah Gorut untuk mempresentasikan persoalan tapal batas tersebut secara umum.
“Kami pimpinan DPRD saat ini berada di Jakarta, maka tentu ini juga menjadi tugas kami bersama untuk memperjuangkan persoalan tapal batas ini dengan anggota komisi 1 DPRD Gorut lainnya,” jelasnya.
Politisi Golkar itu menyampaikan setelah pertemuan itu, Fadel Muhammad mengetahui persis inti persoalan dan langsung menelfon Mendagri untuk membicarakan masalah tersebut.
“Dalam pertemuan dengan kami ini tak lupa juga pak Fadel meminta kepada pemerintah agar dapat berpatokan saja pada Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2016,” ucapnya.
Dirinya mengungkapkan wilayah yang kini dipermasalahkan Pemerintah Buol merupakan wilayah Provinsi Gorontalo. Khususnya masuk wilayah Gorontalo Utara dan tidak perlu lagi diotak-atik.
“Pimpinan MPR-RI meminta kepada Pemerintah Daerah Gorontalo Utara untuk dapat mengirimkan surat langsung kepada Mendagri yang akan ditembuskan kepada dirinya, sehingga dirinya pun dapat mengawal persoalan ini,” ujar Hamzah.
Hamzah yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Gorut ini menambahkan, untuk saat ini semua pihak ikut terlibat dalam memperjuangkan tapal batas tersebut. Dalam hal ini Gubernur Provinsi Gorontalo dan juga Komisi 2 DPR-RI.
Ia mengungkapkan telah melakukan koordinasi langsung bersama Ahmad Doni Kurnia yang juga selaku Ketua Komisi 2 DPR-RI untuk menceritakan persoalan tapal batas Gorontalo Utara ini.
“Karena sebelumnya inipun sudah cukup lamah kita koordinasikan dengan beliau yang juga selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Kami berkomitmen tidak ada 1 jengkal tanah pun di Gorontalo Utara yang harus berpindah ke provinsi lain,” jelasnya.
(Tutun/RL/Read)
