READ.ID,- Realisasi serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo periode Februari 2019, melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi fisik mencapai 13,74 persen, lebih tinggi dari target sebesar 9,26 persen. Sementara untuk realisasi keuangan dari target 5,42 persen, capaiannya sebesar 10,22 persen.
“Realisasi fisik dan keuangan yang capaian di atas target ini dampaknya harus bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran di Ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Jumat (15/3/2019).
Wagub Idris Rahim mendorong evaluasi penyerapan anggaran harus bisa mengukur bonafit atau manfaat serta impact atau dampak dari pelaksanaan satu program kegiatan bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dengan mengukur bonafit dan impact, akan diketahui mana saja program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, dan mana saja program yang hanya secara rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun tanpa memberi pengaruh bagi masyarakat.
“Sudah tahu program itu tidak punya manfaat, tetapi tetap saja diusulkan terus. Ini yang perlu kita evaluasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut dalam arahannya Idris menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Gorontalo untuk segera mengantisipasi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan, baik yang anggarannya bersumber dari APBD, APBN, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Dikatakannya pula agar seluruh proses persiapan lokasi pelaksanaan program kegiatan sudah selesai pada bulan Maret ini.
“Bulan April harus sudah ada kontrak dan pencairan dana. Khusus untuk DAK, segera konsultasikan dokumen pendukungnya. Biasanya dokumen ini yang menjadi penghambat, seperti petunjuk teknis dari pusat,” tutur Idris.
Menyangkut program kegiatan yang sifatnya bantuan atau stimulan, mantan Sekda Provinsi Gorontalo tersebut menegaskan agar proses pengadaannya segera dipercepat sehingga bantuannya bisa segera disalurkan kepada masyarakat.
“Untuk pengadaan bibit ataupun benih untuk pertanian, perikanan, dan peternakan, termasuk sarana produksi UMKM harus segera disalurkan kepada masyarakat,” tandas Idris.****
