READ.ID – DPRD Gorontalo Utara (Gorut) meminta pemerintah daerah setempat untuk meninjau kembali rencana pengurangan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Roni Imran menyatakan kurang sepakat terhadap rencana pengurangan nilai TTP ASN tersebut karena dinilai akan menghambat semangat kinerja.
“Ada informasi bahwa TPP hanya dialokasikan 75% untuk empat bulan kedepan. Kami kurang sepakat. Kalau ada pegawai yang kerjanya bagus bagaimana, sehingga jangan dipaksakanlah,” tegas Roni usai saat di temui usai rapat Badan Anggaran (Banggar).
Menurut Roni, pihaknya DPRD setuju dengan kebijakan pemerintah untuk lebih ketat dalam memberi tunjangan kinerja kepada ASN. Namun jangan jadi satu formulasi bahwa semuanya harus 75 persen yang bisa menimbulkan kesalahan dalam penafsiran.
“Jangan-jangan mereka (ASN) misalnya ada yang biasanya dia dalam lima hari kerja masuk dan aktif untuk mendapatkan nilai 90. Akan tetapi karena ini sudah di seting 75, mungkin dia akan menurunkan kinerjanya. Maka tidak bisa seperti itu,” terangnya.
Roni menegaskan kepada pemerintah setempat untuk bisa bertindak secara profesional sesuai capaian kinerja dari masing-masing ASN tersebut.
“Jangan di samaratakan. Jangan karena anggaran tidak mencukupi lalu kemudian modelnya harus turun. Nah tidak demikian. Itu kan modelnya kurang pas,” tegas Roni.
Namun kata Roni pihaknya menginginkan pemerintah daerah agar lebih normatif saja. Siapa kinerjanya bagus harus nilainya bagus dan dia berhak menerima TPP sesuai kinerjanya.
“Jadi kami minta ASN yang berkinerja baik nilainya harus baik. Sebaliknya ASN kinerja buruk maka nilai yang akan didapat berkurang. Jadi tidak akan sama,” tandasnya.
