READ.ID – Rapat strategis Tim Terpadu Penanganan Pertambangan Berkelanjutan (TT-PPB) di Gorontalo Utara berakhir tanpa keputusan setelah pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak menghadiri agenda tersebut.
Ketidakhadiran Bappeda dalam rapat yang dinilai krusial itu memicu sorotan dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gorontalo Utara.
Ketua APRI Gorontalo Utara, Abdul Azis Deny Latif, menilai absennya lembaga yang memiliki peran sentral dalam perencanaan pembangunan tersebut sebagai bentuk kelalaian serius.
“Ini bukan rapat biasa. Ini menyangkut kepentingan rakyat. Kalau Bappeda saja tidak hadir, lalu siapa yang bertanggung jawab atas arah kebijakan ini?” tegasnya.
Menurutnya, batalnya rapat tersebut tidak hanya berdampak pada tertundanya agenda teknis, tetapi juga berpotensi menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Gorontalo Utara.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek keadilan bagi penambang lokal. Ketidakhadiran Bappeda dalam forum strategis tersebut dinilai mencerminkan belum adanya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan legalitas yang dihadapi para penambang rakyat.
“Ini juga bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan terhadap penambang lokal yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum dalam beraktivitas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rapat TT-PPB seharusnya menjadi momentum penting untuk menghadirkan solusi konkret, baik dalam aspek regulasi maupun tata kelola sektor pertambangan di daerah.
Lebih lanjut, APRI mendesak Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara untuk segera mengambil langkah tegas.
“Kami minta ada evaluasi. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Bappeda Gorontalo Utara belum memberikan keterangan resmi.
