READ.ID– Lonjakan kasus virus Corona (Covid-19) yang terjadi saat ini sudah diduga sebelumnya. Bahkan, jauh sebelum lebaran, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah diingatkan akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 bila tidak ada ketegasan dari Pemerintah terkait dengan mudik.
Namun, kata politisi senior Partai Demokrat di KomisiI IX DPR RI yang membidangi Kesehatan dan Tenaga Kerja, Lucy Kurniasari kepada Read.id, Pemerintah baru mengambil kebijakan larangan mudik setelah mendekati lebaran.
Dan, kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif karena informasi dari Pemerintah ada 1.5 juta penduduk yang lolos mudik. Bahkan angka yang lolos mudik lebaran diperkirakan jauh melebihi dari jumlah resmi yang dikeluarkan pemerintah.
Sebab, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk lolos tanpa terdeteksi aparat pemerintah. “Hal itu terjadi karena kebijakan larangan mudik yang dilakukan Pemerintah tak diikuti sanksi tegas. Hal ini dimanfaatkan para pemudik yang memang sudah merindukan kampung halaman,” kata wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Jawa Timur tersebut.
Tinggi jumlah pemudik, ungkap Ning Suroboyo 1996 ini, mengindikasikan, larangan mudik dari pemerintah diabaikan sebagian besar masyarakat. “Para pemudik tidak lagi mau mendengarkan larangan dari Pemerintah. Bahkan banyak diantara pemudik yang menyerobot di beberapa tempat penyekatan.”
Dengan tingginya mobilisasi penduduk sebelum dan pasca lebaran, jelas politisi cantik berhijab tersebut, membuat penyebaran Covid-19 menjadi tidak terkendali.
“Hal itulah yang kita saksikan saat ini. Wisma Atlet dan Rumah Sakit diinformasikan dipenuhi penderita Covid-19. Bahkan sudah ada kehawatiran bila Wisma Atlet dan Rumah Sakit nantinya tidak sanggup menampung penderita Covid-19” jelas Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Denokrat Kota Surabaya ini.
Selain itu, kata Lucy, juga ada kelalaian di tengah masyarakat setelah mendapat vaksinasi Covid-19. Sebagain dari mereka menjadi abai melaksanakan protokol kesehatan karena diantara pemudik itu percaya kekebalan tubuh sudah diperoleh setelah divaksin.
“Persepsi inilah yang membuat mereka abai menggunakan masker dan merasa aman berada di kerumunan. Hal ini juga yang membuat sebagian anggota masyarakat merasa aman untuk mudik,” kata dia.
Selain itu, Pemerintahan Jokowi memang sudah sejak awal ambigu dalam mengatasi Covid-19. Kebijakannya tidak pernah fokus pada penanganan kesehatan.
Pemerintah selalu coba mencari keseimbangan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi. “Akibatnya, dalam mengatasi pandemi Covid-19 selalu tarik ulur seperti bermain layang-layang untuk mencapai keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi.”
Belum lagi, kata perempuan yang sudah 3 periode mendapat kepercayaan masyarakat Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo ini menjadi wakil rakyat, masalah tidak padunya pengambilan kebijakan di pusat dan pusat dengan daerah. Akibatnya, sesama aparat pemerintah saling berpolemik, sementara masalah Covid-19 menjadi terbaikan.”
“Jadi, untuk mengatasi penyebaran Covid-19, pemerintah harus fokus kepada penanganan kesehatan. Semua kebijakan dan tindakan harus fokus untuk penanganan Covid-19,” jelas Lucy.
Agar fokus pada aspek kesehatan, anjuran Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) agar Indonesia melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperketat sangat layak dilaksanakan.
Melalui PSBB diharapkan mobilisasi dapat ditekan seminimal mungkin.
Kalau PSBB dilaksanakan, Pemerintah minimal harus menyediakan sembako bagi rakyatnya. Setidaknya sembago itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
“Hal itu harus dilakukan pemerintah, karena pembukaan UUD 1945 mengamanatkan demikian. Negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” demikian Lucy Kurniasari.(akhir tanjung)
