READ.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PU-PR) melalui Ditjen Cipta Karya melakukan pendampingan satu data bidang infrastruktur permukiman di Provinsi Gorontalo untuk mendorong keterbukaan dan transparansi, Rabu (18/9).
Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba berharap dengan adanya Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota bisa memberikan data yang sebenar benarnya sesuai kenyataannya.
“Ikuti dengan sebaik-baiknya kegiatan ini, mumpung hari ini kita didampingi oleh Kementerian agar data kita betul-betul valid, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa menjadi data yang dapat dipakai dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pengendalian pembangunan,” harap Darda.
Kebijakan satu data ini bisa mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksanaan BPPW Gorontalo Ali Tasrif mengatakan, pelaksanaan program satu data ini dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah.
“Dimulai sejak terbitnya Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk,” kata Ali Tasrif.
Kegiatan ini dihadiri 80 peserta dari unsur Bapppeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan PDAM Provinsi dan Kabupaten Kota tersebut akan dilaksanakan selama 2 hari 18 s/ 19 September 2019.(Rully Lamusu/Read.id)
