READ.ID – Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 dalam rapat paripurna ke-40 menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengevaluasi sekaligus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Sesuai amanat perundang-undangan, kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD untuk kemudian dibahas secara internal oleh legislatif. Hasil pembahasan tersebut melahirkan rekomendasi yang menjadi acuan strategis dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menilai rekomendasi yang disampaikan DPRD bersifat rasional dan objektif serta sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi menyeluruh.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD sangat rasional dan objektif. Ini membantu kami dalam melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025,” ujar Thariq, Kamis 23/04/2026.
Sebagai tindak lanjut, Bupati langsung menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyusun matriks implementasi atas seluruh rekomendasi tersebut.
Langkah ini juga diperkuat dengan agenda rapat pimpinan yang akan membahas secara rinci berbagai aspek, mulai dari kendala, solusi, hingga kebutuhan anggaran.
“Mulai besok kami akan membahas secara rinci, termasuk OPD penanggung jawab yang disebutkan dalam rekomendasi. Ini akan menjadi bagian integral dalam penyusunan RKPD 2026,” jelasnya.
Di sisi lain, Thariq juga menyoroti capaian positif hasil sinergi antara legislatif dan eksekutif, di antaranya penurunan angka kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Meski demikian, ia tidak menampik adanya sejumlah catatan kritis dari DPRD. Menurutnya, hal tersebut justru menjadi bahan evaluasi penting untuk mendorong perbaikan di berbagai sektor, khususnya pada urusan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Dalam kesempatan itu, Thariq turut mengapresiasi dorongan DPRD terkait pentingnya inovasi di sektor pelayanan publik, termasuk pengelolaan rumah sakit daerah. Ia menilai inovasi menjadi kunci di tengah keterbatasan anggaran.
“Bukan hanya koreksi, tetapi juga solusi yang konstruktif. Ini sangat membantu kami dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan,” pungkasnya.
