Date:August 15, 2020

RUU Minerba Harus Dorong PNBP Dari Sektor Tambang

Minerba

READ-ID.Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor tambang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi Badan Usaha Swasta (BUS).
Untuk itu, Pemerintah yang saat ini berada dibawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mendorong kinerja BUMN sektor pertambangan ini, agar kontribusinya meningkat untuk menambah devisa negara.

Kebijakan penguatan BUMN pertambangan, jelas Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Read.id di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/2) pagi, penting untuk dicantumkan secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba yang baru mulai di bahas di DPR RI.

Mulyanto yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyayangkan rendahnya kontribusi BUMN Pertambangan itu pada pendapatan negara.

“Karena itu, Pemerintah perlu membina dan mendorong peran dan kinerja BUMN Pertambangan sehingga lebih baik. Jangan terimijinasi seperti,” pinta wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini.

Hal tersebut juga diungkapkan Wakit Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut pada Rapat Kerja (Raker) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pertengahan pekanini. Di depan jajaran Kementerian ESDM,

Mulyanto mengatakan, sedikitnya kontribusi perusahaan pertambangan negara itu disebabkan rendahnya kinerja investasi yang dialokasikan.

Dalam RDP tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM melaporkan kepada Komisi VII DPR RI, anggaran investasi BUMN sektor minerba hanya 194 juta dolar AS atau sekitar 2 persen dari total anggaran investasi minerba nasional.

Realisasi dari alokasi anggaran itu juga terbilang rendah, hanya 23 persen dari target. Angka-angkanya masih sangat kecil. Pemerintahan Jokowi harus lebih intensif memberi perhatian pada BUMN pertambangan ini jika kelak ingin diandalkan sebagai operator pengelolaan minerba nasional.

“Pemerintah harus membuat kebijakan yang memungkinkan perusahaan pertambangan plat merah tersebut berkembang. Jika tidak, kondisinya akan begini saja. Terus termarjinalkan,” demikian Mulyanto.

(Akhir Rasyid Tanjung/Read.id)