READ.ID — Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rantai pasok PT. Gorontalo Minerals bukan lagi sekadar wacana — tiga BUMDes di sekitar wilayah tambang Motomboto, Kabupaten Bone Bolango, telah resmi masuk dalam daftar 20 besar supplier lokal perusahaan dan aktif memasok kebutuhan pangan (food supplies) bagi ratusan personel yang bekerja di area konstruksi.
Fakta ini diungkap oleh Manager PT. Gorontalo Mineral, Didik B Hatmoko, dalam Rapat Realisasi Investasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di Ruang Huyula, Kantor Gubernur Gorontalo, yang dihadiri Gubernur Gusnar Ismail dan Bupati Bone Bolango Ismet Mile. Keterlibatan BUMDes ini menjadi salah satu bukti paling konkret bahwa investasi tambang mulai memberikan manfaat langsung hingga ke tingkat desa.
Ketiga BUMDes yang telah bermitra dengan PT. Gorontalo Minerals adalah BUMDes Berkah, BUMDes Onato, dan BUMDes Otoginawa semuanya berasal dari desa-desa yang berada di lingkar Ring tambang dan selama ini menggantungkan perekonomian warganya pada sektor pertanian dan usaha kecil informal.
Kemitraan dengan perusahaan tambang membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh pengelola BUMDes: mendapatkan kontrak pasokan pangan yang rutin, terukur, dan bernilai ekonomi jauh lebih stabil dibanding pasar tradisional.
“BUMDes Berkah, Onato, dan Otoginawa sudah kami libatkan secara resmi. Mereka memasok kebutuhan
makan ratusan pekerja kami setiap harinya. Ini bukan simbolik — ini kontrak nyata dengan nilai yang terus kami upayakan untuk ditingkatkan,” tegas Didik dalam paparannya di hadapan Gubernur dan Bupati.
Dalam paparan yang disampaikan Didik, data supplier perusahaan menunjukkan bahwa 42 persen dari total vendor yang terlibat dalam konstruksi Project Motomboto 2000 TPD adalah perusahaan dan entitas lokal.
Dari ratusan kebutuhan operasional yang ada, peluang yang paling terbuka lebar bagi BUMDes dan pelaku usaha desa adalah di sektor-sektor yang tidak memerlukan teknologi tinggi, seperti penyediaan bahan pangan, transportasi ringan, bahan bangunan lokal, jasa kebersihan, hingga pengelolaan limbah domestik. Keterlibatan BUMDes di segmen-segmen ini dinilai ideal karena tidak memerlukan modal besar dan dapat langsung menyerap tenaga kerja warga desa tanpa harus bersaing dengan kontraktor nasional atau internasional.
Namun Didik juga mengakui bahwa dari sisi nilai kontrak, porsi lokal — termasuk BUMDes — masih berada di angka 16 persen, jauh di bawah porsi nasional yang mencapai 82 persen. Ketimpangan antara jumlah vendor lokal yang banyak namun nilai kontraknya kecil ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai kontrak kepada mitra lokal secara bertahap, seiring dengan berkembangnya kapasitas dan kualitas layanan yang bisa diberikan oleh entitas-entitas lokal termasuk BUMDes.
“Kami sadar ada gap antara jumlah dan nilai. Itu wajar di awal karena kapasitas usaha lokal masih perlu dikembangkan. Tapi kami tidak akan biarkan gap itu permanen. Kami akan tumbuh bersama mereka,” jelas Didik.
Peluang ekspansi peran BUMDes dalam ekosistem tambang semakin terbuka lebar seiring dengan bertambahnya skala operasi yang direncanakan. Ketika fase produksi dimulai pada 2027 dan jumlah tenaga kerja di lapangan melonjak dari 406 orang pada 2026 menjadi 535 orang karyawan langsung ditambah 287 tenaga jasa penunjang, kebutuhan logistik pangan dan layanan pendukung lainnya akan meningkat secara proporsional.
Ini adalah peluang emas yang harus disiapkan sejak sekarang oleh BUMDes agar kapasitas produksi dan manajemennya sudah siap saat permintaan melonjak. Pemkab Bone Bolango, dalam forum yang sama, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi penguatan kapasitas BUMDes melalui pendampingan manajemen dan akses permodalan.
“BUMDes yang sudah bermitra dengan kami punya rekam jejak sekarang. Itu modal berharga untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. ke depan, kami ingin BUMDes tidak hanya di food supplies, tapi masuk ke lebih banyak lini,” ujar Didik.
Dalam kerangka komitmen bersama yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut, PT. Gorontalo Minerals diminta untuk segera menyusun skema kemitraan yang lebih formal, terstruktur, dan memiliki kepastian hukum bagi BUMDes dan pelaku usaha lokal lainnya — melampaui sekadar kontrak pengadaan yang bersifat temporer.
Skema yang dibahas mencakup kemungkinan keterlibatan BUMDes sebagai subkontraktor di bidang transportasi lokal, pengelolaan fasilitas, dan penyediaan tenaga kerja harian. Pemerintah daerah berencana menyusun direktori BUMDes dan koperasi yang siap bermitra, agar proses seleksi vendor oleh perusahaan menjadi lebih mudah dan transparan.
Dalam jangka panjang, model kemitraan ini diharapkan bisa menjadi percontohan tata kelola investasi berbasis desa yang bisa direplikasi di daerah-daerah lain di Indonesia.
Gubernur Gusnar Ismail memberikan apresiasi atas langkah yang sudah dimulai perusahaan, namun menegaskan bahwa kemitraan dengan BUMDes harus diperluas dan diperdalam — bukan hanya di bidang pangan, tetapi di seluruh lini yang memungkinkan.
Sementara Bupati Ismet Mile menyatakan bahwa Pemkab Bone Bolango akan menjembatani pertemuan rutin antara manajemen perusahaan dengan pengelola BUMDes untuk memastikan komunikasi dan perencanaan bersama berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Didik pun menutup paparannya dengan sebuah pesan yang mencerminkan visi jangka panjang perusahaan: bahwa keberhasilan tambang Gorontalo bukan hanya diukur dari berapa ton bijih yang diproduksi, tetapi dari berapa banyak desa yang ikut tumbuh dan sejahtera karena kehadiran investasi ini.
“Jika BUMDes di sekitar tambang kami bisa menjadi BUMDes yang kuat dan mandiri, itu adalah keberhasilan yang nilainya tidak bisa diukur hanya dengan angka produksi,” pungkas Didik B Hatmoko.
