banner 468x60

DPRD Khawatir Dampak BPJS Aparat Desa yang Digeser

READ.ID – Anggota DPRD Gorontalo Utara Lukum Diko mengaku khawatir terhadap nasib Jaminan Kesehatan aparat desa yang tidak bisa digunakan (nonaktif) di wilayah tersebut.

Lukum mengatakan sedikitnya seminggu terakhir ini, pihaknya sudah dua kali menerima aduan terkait Jaminan Kesehatan Aparat Desa dari Kecamatan Sumalata dan Tolinggula yang tidak bisa digunakan (nonaktif).

“Sudah ada dua orang yang melapor ke kami bahwa BPJS mereka tidak lagi aktif dan istri mereka lagi di rumah sakit. Bahkan tadi yang di Sumalata itu istrinya dalam keadaan gawat,” ungkap Lukum.

Padahal kata Lukum, aparat desa adalah garda terdepan dan ujung tombak dari pemerintah daerah dalam melayani masyarakat di desa. Namun justru dalam hal ini jaminan kesehatan mereka tidak aktif.

Lukum menyebut pihaknya melihat Bupati Gorut dalam hal ini Thariq Modanggu diibaratkan sebagai seorang Dokter yang berupaya memperbaiki organ tubuh lain. Namun justru obat yang dikasih makin merusak organ tubuh lainnya.

“Kami khawatir jangan sampai organ tubuh yang baik, yang tadinya sehat ini akan semakin rusak,” tegas Lukum.

Lukum menegaskan kepada pihak pemerintah untuk tidak lagi ada catatan seperti masalah Sekretaris Daerah yang dinonaktifkan dan ini ditambah lagi dengan masalah BPJS Kesehatan.

“Saya tidak mau lagi akan lahir lagi pansus-pansus yang berujung kepada interpelasi. Kita ada disini untuk rakyat dan program yang kita lakukan adalah untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.

Baca berita kami lainnya di

banner 468x60