READ.ID – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama menilai kebijakan pengurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi sudah sesuai aturan.
“Saya Ketua Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo pengurangan PTT sekitar 50 persen,” Kata Fikram Az. Salilama.
Pertimbangannya kata Fikram, kebijakan ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang antara lain tidak menyebutkan adanya PTT.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo, hanya memangkas 50 persen dari total PTT, yang seharusnya 100 persen,” kata Fikram.
Penguragan PTT kata dia, merupakan aturan dari pemerintah pusat, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah provinsi.
“Aturan itu harus kita jalankan, siapapun dia harus mengikuti aturan yang ada,” jelasnya.
Disisi lain, Fikram juga mengatakan, sebagian kondisi ekonomi PTT sudah bisa dikatakan sejahtera.
Hal tersebut bisa dibuktikan dengan, hasil survei yang dilakukan, banyak PTT yang memiliki kendaraan roda empat, motor lebih dari satu, handphone yang harganya belasan juta rupiah.
“Kebijakan ini tidak akan berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi mereka,” Ungkapnya Fikram.
Politisi Golkar asal Kota Gorontalo ini meminta, kebijakan ini jangan terlalu di politisir, guna mencari simpati masyarakat untuk menghantam pemerintah. Padahal aturan tersebut sudah jelas untuk dijalankan. (Adv/R/RL/Read)
