READ.ID – Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama menyatakan bahwa tidak ada pengurangan jatah realisasi dari pokok pikiran (Pokir) aspirasi rakyat.
Menurutnya, Pokir yang telah ditampung oleh DPRD pada reses bulan Agustus 2021 akan di paripurnakan terlebih dahulu, sebelum dimasukkan pada APBD 2023.
“Intinya, tidak ada pengurangan jatah pokir. Sebab, dalam aturan Pokir untuk APBD 2022 belum masuk, dan harus diparipurnakan sesuai tata tertib,” ungkap Fikram saat diwawancarai baru-baru ini.
Dirinya menjelaskan, nantinya Pokir yang telah diterima, akan dibawa dalam paripurna, dan disesuaikan dengan aturan. Selanjutnya akan diakomodir.
Kata Fikram, bila ada beberapa aspirasi pembangunan yang tidak bisa diakomodir pada APBD 2022, maka, akan dimasukkan di APBD 2023, mengingat penetapan APBD Perubahan 2022 telah selesai.
Bahkan, sebelumnya dari dinas PU telah mengakomodir untuk pembangunan, namun karena tidak sesuai aturan, maka belum dimasukkan pada APBD 2022.
“Namun, Pokir ini akan dimasukan pada APBD 2023 nanti,” tandasnya. (Rinto/Read)
