READ.ID – Pembina Forum Penambang Rakyat (FPR) Bone Bolango Supriyadi Alaina mengatakan jika Koperasi Tindaho tidak punya kapasitas dalam mengatur-ngatur penambang Rakyat di Bone Bolango.
“Sudah puluhan tahun masyarakat menambang secara tradisional di Bone Bolango tidak pernah ada yang mengatur-ngatur bahkan harus menyerahkan material tambang,” kata Supriyadi Alaina, Sabtu.
Ia menegaskan bahwa, bahkan PT Gorontalo Minerals sendiri yang sudah memiliki legal menguasai kawasan Pertambangan yang ada di Bone Bolango, tidak pernah mengatur-ngatur penambang rakyat.
Parahnya Koperasi Tindaho yang notabene hanya menjalin kerjasama dengan PT GM dalam kapasitas penyewaan alat seperti eskavator dan sejenisnya, ini justru mengatur-ngatur penambang rakyat yang hanya mengelolah secara tradisional.
“Pastinya antara PT GM dan Koperasi Tindaho hanya kontrak penyewaan alat berat,” tegas Supriyadi.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan jika FPR merasa keberatan atas sikap Koperasi Tindaho yang sejak tanggal 25 April 2023, mendirikan Baliho berisi pemberitahuan yang isinya akan mengaktifkan pos penjagaan dan pos pendataan oleh terhadap ojek, Kongsi, Pemilik Lubang dan Pemodal serta Pembeli, sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara PT GM dan Koperasi Pemesaran Tidaho Bone Bolango.
“Inilah yang kami sebut jika Koperasi Tindaho bertindak melebihi pemilik ijin Kontrak Karya, padahal kerjasama antara Tindaho dengan PT GM hanya sebata sewa alat berat,” tutup Supriyadi Alaina.
