READ.ID – Hamzah Sidik Djibran mempertanyakan pengelolaan sejumlah pulau wisata di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorut ini juga menyinggung perihal perijinan pulau yang saat ini menjadi pembicaraan publik di daerah itu. Ia mengatakan hal ini tentu akan menjadi pertanyaan besar.
Politisi Partai Golongan karya (Golkar) itu menyampaiakan DPRD akan mendukung jika memang kebijakan-kebijakannya normatif dan sesuai dengan regulasi.
“Akan tetapi, jangan sampai ada tebang pilih dan juga jangan ada diskriminasi,” ucapnya, Senin (19/01/2021).
Jika ada diskriminasi, kata dia, orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut tidak paham dengan aturan. Sehingganya akan merugikan pengelolaan parawisata tersebut.
Dirinya mengatakan seharusnya semua pihak mesti bersama-sama mendorong agar pulau-pulau di Gorontalo Utara itu bisa menjadi sumber ekonomi dan bisa memberikan dampat positif kepada masyarakat.
“Misalkan seperti Pulau Saronde, Mohinggito, Lampu, dan Bogisa. Jika dikelola akan mempunyai efek pada masyarakat yang dominan sebagai pengemudi taksi yang biasanya membawa para wisatawan,”ungkap Hamzah.
Hal yang menjadi permasalahan saat ini, kata dia, yakni terkait adanya kebijakan tentang aset-aset daerah. Seperti yang ada di Mohinggito dan saat ini tidak dimanfaatkan.
“Depannya Mohinggito itu ada aset pemerintah yang merupakan gasibuh. Itu harganya jika saya tidak salah 1 bijinya Rp29 juta yang dibangun pada tahun 2015. Akan tetapi, sampai pada saat ini aset tersebut tidak terawat,” ucapnya.
Hamzah mengungkapkan keberadaan fasilitas itu harus ada pemanfaatannya dan juga mesti dipelihara dengan baik oleh pengelola. Pasalnya, aset itu adalah milik pemerintah darah.
“jika memang itu tidak bisa digunakan karena tidak mempunyai izin ataupun alasannya belum mempunyai izin, maka tentu harus berlaku pada Pulau Saronde, karena memang Saronde juga sama halnya belum mempunyai ijin seperti Mohinggito,” ungkapnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Gorut ini menuturkan Kepala Dinas Pariwisata setempat telah mengatakan pada pihaknya bahwa semua pulau di daerah itu belum ada yang mempunyai izin.
Di sisi lain, ia menjelaskan di Pulau Saronde banyak sekali aset daerah jika dibandingkan dengan Mohinggito.
“Maka tentu kita pun harus mempertanyakan terkait aset yang dikelola oleh Saronde. Karena terakhir saya cek itu yang masuk hanya RP10 juta. Padahal, di situ terdapat aset daerah yang kita ketahui bersama cukup banyak,” ujar Politisi Golkar ini.
Sementara itu, kata Hamzah, Mohinggito sendiri tidak dikenakan biaya kepada para wisatawan yang akan masuk. Hal ini berbeda dengan Pulau Saorende.
“Nah, beda halnya dengan Saronde untuk wisatawan sendiri masuk harus membayar Rp25 ribu. Akan tetapi dengan banyaknya pendapatan itu tidak disetor kepada daerah,” ungkapnya.
Ia membeberkan jika Mohinggito tidak melakukan penyetoran kepada daerah, hal itu adalah wajar.
“Karena memang tidak ada yang perlu disetor. Pasalnya, memang Mohinggito tidak memungut biaya untuk para wisatawan,” jelasnya.
Dirinya menambahkan pemerintah mesti mencari solusi di tengah pandemi melalui pengelolaan objek wisata di Gorontalo Utara ini agar perputaran ekonomi bisa kembali stabil.
(Tutun/RL/Read)
