READ.ID – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) berstatus kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Umar Sidiki (ZUS) mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka yang disebut tidak aktif, meski terdapat potongan sebesar 1 persen dari gaji untuk iuran BPJS Kesehatan.
Kondisi tersebut membuat sejumlah nakes yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus menggunakan layanan sebagai pasien umum dan menanggung biaya pengobatan secara mandiri. Hal itu terjadi karena mereka mendapati status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif sehingga tidak dapat menggunakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah seorang nakes mengatakan, potongan sebesar 1 persen tersebut tercantum dalam dokumen yang mereka tandatangani berkaitan dengan pembayaran gaji.
“1 persen itu cuma tertulis pada kertas yang kami tandatangani saat penerimaan gaji,” ungkap salah seorang nakes.
Nakes lainnya mengaku mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif sejak awal bekerja di rumah sakit tersebut. Persoalan itu, kata dia, sempat dipertanyakan kepada pihak rumah sakit, namun hingga kini belum mendapat penjelasan mengenai penyebab kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif.
“Hal itu yang menjadi permasalahan kemarin, cuma belum ada penjelasan dari pihak rumah sakit,” ujarnya.
Keluhan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab status kepesertaan BPJS Kesehatan sejumlah nakes tidak aktif, termasuk terkait mekanisme pembayaran iuran yang disebut dipotong sebesar 1 persen dari gaji.
Namun demikian, informasi mengenai apakah potongan tersebut telah disetorkan kepada BPJS Kesehatan atau terdapat kendala dalam proses administrasinya masih memerlukan penjelasan dari pihak terkait.
READ.ID masih berupaya memperoleh konfirmasi dari manajemen RSUD ZUS terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan para nakes kontrak serta mekanisme pemotongan iuran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD ZUS belum memberikan tanggapan.
