READ.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BPJS, guna membahas beberapa hal mengenai jaminan kesehatan bagi masyarakat, Senin (07/2/2022).
Anggota Komisi IV Adnan Entengo menjelaskan, dalam pertemuan itu pihaknya membahas beberapa hal, diantaranya tentang, data peserta penerima JKN baik yang masuk dalam PBI maupun Non PBI.
Adnan Entengo pun menyebut, ada beberapa kesimpulan yang peroleh dari hasil pertemuan tersebut. Yakni, mendorong pemerintah untuk melakukan akomodir, bagi masyarakat yang membayar jaminan kesehatan secara mandiri, padahal dari sisi kehidupan ekonomi masih dibawah.
“Sehingga, masyarakat tersebut dapat dimasukkan kedalam data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah kabupaten/kota”, ungkap Adnan Entengo yang juga selaku ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo.
Tidak hanya itu, kata Adnan Entengo, pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota yang akan menuju Universal Healt Imunnty (UHI).
“Yang jelasnya, kita akan menuju pada perlindungan kesehatan secara menyeluruh”, ujar Adnan.
Dirinya pun berharap, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo akan bisa memenuhi hal tersebut. Tujuannya, agar masyarakat terlindungi jaminan kesehatannya, terlebih ditengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Terakhir, politisi PKS ini berharap, agar pihak BPJS Provinsi Gorontalo sendiri, dapat meningkatkan pelayanan, terutama sosialisasi sampai kebawah.
“Sebab, menurut temuan dilapangan masih ditemukan ada warga yang tidak mengetahui, bahwa mereka masih menjadi peserta penerima BPJS dari pemerintah”, tandasnya.
(Rinto/Read)
