READ.ID – Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korwil III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria mengatakan bahwa potensi sumberdaya maritim di Indonesia yang sangat besar, namun hingga kini pihaknya masih banyak menemukan penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Dian menuturkan bahwa sektor kemaritiman merupakan salah satu fokus sektor yang tertuang dalam renstra KPK 2015 – 2019. Sektor maritim dengan segala persoalannya, merupakan isu dan tanggung jawab bersama.
“Pelabuhan merupakan salah satu fokus tematik pendampingan koordinasi supervisi Pencegahan oleh KPK di Provinsi Gorontalo,” ucap Dian saat rapat supervisi perdana bersama pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Gorontalo, Jum’at (23/8).
“Pertemuan ini dalam rangka melakukan pemetaan masalah sebagai langkah awal untuk membangun kolaborasi pencegahan korupsi terkait tata kelola pelabuhan,” Sambungnya.
Menurutnya, strategi yang dilakukan KPK dalam program Gerakan Nasional Mengembalikan Kejayaan (GNMK) Maritim Indonesia dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu tactical action yang merupakan pendekatan jangka pendek dengan membangun sistem data dan informasi terintegrasi; strategic action sebagai pendekatan jangka menengah dilakukan untuk menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara; dan jangka panjang dengan melakukan systematical action untuk mengawal pelaksanaan kebijakan mewujudkan kedaulatan pengelolaan SDA.
Dia menambahkan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia dengan melakukan perbaikan tata kelola pelabuhan dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik dan menekan biaya logistik.
“Termasuk di dalamnya menyelesaikan permasalahan lintas stakeholders untuk mengoptimalkan utilitas pelabuhan dan menutup celah korupsi serta kerugian keuangan negara,” ujarnya.
