READ.ID – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Ariyati Polapa mengkritisi keterlambatan pemerintah daerah setempat dalam menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022.
Menurut Ariyati, terkait keterlambatan dokumen diajukan oleh pihak eksekutif ke lembaga DPRD. Tentu di maklumi bersama efeknya adalah terganggunya siklus pengelolaan keuangan daerah.
“Artinya setebal apapun dokumen apa yang disusun tetapi belum diajukan untuk dibahas di DPRD maka belum ada legitimasi, belum bisa berbuat apa-apa. Ini berimbas pada serapan anggaran,” ujar Ariyati.
Oleh karena itu, Ariyati menegaskan kepada Bupati untuk kedepan lebih mendesak para aparaturnya atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mungkin menyusun dokumen tersebut.
“Setelah disusun diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya sesuai jadwal dilanjutkan ke DPRD. Supaya tidak terjadi keterlambatan seperti yang kita alami sekarang ini,” terangnya.
Ariyati juga meminta Bupati agar mengevaluasi aparatur agar tidak tenggelam dalam eufori yang kalau dinilai dari dinamikanya masih kalah cepat dan terbilang lamban.
“Dan sangat disesalkan mengabaikan persoalan yang sifatnya teknis dan sangat menganggu mekanisme pengelolaan keuangan daerah,” tegas Ariyati.
