READ.ID – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin berharap, pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) di Gorontalo bisa terwujud di tahun 2021 ini.
Hal itu disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ke Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta, Selasa (2/2/2021).
“Pelaksanaan BLK diharapkan segera terwujud di tahun 2021, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pada peningkatan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam kita, yang berhubungan dengan peningkatan keahlian SDM kita melalui BLK,” ucap La Ode saat dihubungi Read.id.
La Ode menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kunjungan bersama Menteri Ida Fauziyah.
Diantaranya, kata La Ode, menyangkut pembangunan BLK UPT tahun 2021, dan upaya bagaimana pondok pesantren bisa memperoleh BLK komunitas yang anggarannya berkisar 500 juta.
Menurutnya, rencana pembangunan BLK di Gorontalo mendapat respon positif dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)
“Inshaallah, daerah Gorontalo masuk dalam daftar 7 provinsi yang akan di bangun BLK UPT Pusat di tahun 2021 ini,” ungkapnya.
Menurut La Ode, menteri tenaga kerja dalam penyampaiannya memberikan apresiasi terhadap pemerintah provinsi dan DPRD atas respon cepat yang dilakukan tersebut.
Dalam kunjungan kerja itu, Gubernur Rusli Habibie juga menyerahkan fotocopi sertifikat lahan seluas 17 hektar yang disertai persetujuan dari DPRD Provinsi Gorontalo, sebagai hibah kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Sementara untuk pengajuan bantuan kepada pesantren, sesuai petunjuk dari Dirjen Binalattas Budi Hartawan, diminta untuk segera membuat permohonan kepada ibu Mentri.
Tak hanya itu, menjawab pertanyaan menteri nantinya untuk fokus keahlian di BLK tersebut, Rusli Habibie menyampaikan akan fokus terhadap bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan otomotif.
“Menaker berharap, meskipun BLK masuk UPT Pusat, namun dukungan sharing dana dari pemerintah daerah tetap diharapkan. Hal ini sebagai wujud sinergitas pusat dan daerah,” ujar La Ode.
“Bersyukur, kami dari Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, telah melakukan konsultasi kepada Kemenaker pada bulan November 2020, sehingga progresnya sangat cepat,” pungkas politisi PDIP ini.
(Rinto/Read)
