Menteri Luar Negeri RI: Krisis Kemanusiaan di Afghanistan Makin Memburuk

Krisis Kemanusiaan Afghanistan

READ.ID – Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada Minggu (19/12) mengadakan pertemuan luar biasa di Ibu Kota Islamabad, Pakistan, membahas krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Afghanistan.

Sidang darurat OKI ini dihadiri 24 menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri.

Dalam jumpa pers secara virtual seusai menghadiri pertemuan luar biasa OKI, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan badan yang beranggotakan 57 negara berpenduduk mayoritas Islam itu untuk mengambil langkah kongkrit guna membantu rakyat Afghanistan.

“Di dalam pernyataan saya (pada sidang itu.red), saya menyampaikan bahwa dari semua laporan dan informasi yang saya peroleh, hanya ada satu kesimpulan, yaitu bahwa situasi kemanusiaan di Afghanistan semakin memburuk,” kata Retno Marsudi.

Retno Marsudi menambahkan ia pernah membahas mengenai krisis kemanusiaan di Afghanistan itu dengan sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI dan Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa September lalu di Kota New York, Amerika Serikat.

Seperti disampaikan oleh Under Secretary General on Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator (UNOCHA) Martin Griffiths, situasi kemanusiaan di Afghanistan sangat memprihatinkan di mana 23 juta rakyat kini terancam kelaparan dan separuh dari semua anak yang berusia di bawah lima tahun atau sekitar 3,2 juta orang diperkirakan akan mengalami malnutrisi akut pada musim dingin ini. Tujuh puluh persen guru tidak mendapat gaji dan dikhawatirkan mereka akan berhenti bekerja sehingga berpotensi membuat jutaan anak tidak bersekolah.

Oleh sebab itu, lanjut Retno Marsudi, pertemuan luar biasa OKI ini merupakan momentum yang baik untuk menangani tiga isu sebagai satu kesatuan.

Pertama, OKI harus dapat memobilisasi dukungan dan sumber daya untuk menangani krisis kemanusiaan di Afghanistan.

Untuk itu Indonesia siap berkontribusi dengan menyediakan bantuan makanan dan berkoordinasi dengan badan-badan bantuan PBB di Afghanistan. Retno Marsudi belum merinci nilai dan bentuk bantuan yang diberikan.

Kedua, perlunya membuat peta jalan tentang upaya Taliban memenuhi komitmen-komitmen mereka, sebagaimana yang disampaikan pada 16 Agustus 2021, yakni membentuk pemerintahan inklusif, menghormati hak asasi manusia – termasuk hak perempuan – dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai basis tempat pelatihan bagi teroris.

Retno Marsudi menggarisbawahi semua inisiatif OKI sulit terlaksana jika Taliban tidak membuat kemajuan yang signifikan guna memenuhi janji-janjinya.

Ketiga, menurut Retno, OKI dapat berperan sebagai jembatan dengan negara-negara donor. Peta jalan tentang bantuan kemanusiaan bagi Afghanistan dan pengaliran kebutuhan keuangan dapat dibahas dengan negara-negara donor di berbagai forum

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menilai hanya Indonesia yang paling memahami Afghanistan saat ini karena telah banyak berdialog dengan pemerintah dan para penguasa Afghanistan di perbatasan dengan negara-negara sekitarnya.

“Afghanistan pernah datang dalam Frum Demokrasi Bali. Jadi saya pikir kita memiliki stok informasi yang sangat bagus tentang Afghanistan dan hubungan kita dengan Afghanistan manis. Mereka tidak pernah berburuk sangka atas Indonesia,” ujar Rezasyah.

Sebagai anggota Gerakan Non-Blok dan OKI, Indonesia selalu mengupayakan program-program pemberdayaan di Afghanistan dan berharap akan berhasil membantu negara itu. Namun, tambah Rezasyah, Indonesia tidak dapat bergerak sendiri.

Isu lainnya adalah Indonesia, ujarnya, tidak dapat terlalu mengandalkan Taliban karena belum memberi pengakuan diplomatik sebagai penguasa baru Afghanistan. Langkah amannya adalah dengan menyatakan Indonesia berhubungan dengan seluruh lapisan masyarakat Afghanistan yang bisa berkontribusi bagi pembangunan di Afghanistan.

Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak boleh terburu-buru memberikan pengakuan pada pemerintahan Taliban di Afghanistan karena pemerintah masih mengumpulkan informasi sebanyak mungkin.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan nantinya, Indonesia juga perlu mengevaluasi apakah bantuan tersebut membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional di Afghanistan serta bagaimana siakp pemerintah Afghanistan terhadap bantuan itu.

Rezasyah memperingatkan Indonesia dan OKI harus memiliki kerangka waktu agar Afghanistan tidak bergantung kepada China, sebagai satu-satunya negara yang sudah mengkonfirmasi kesiapan membantu Afghanistan.

Tentu saja berdasarkan informasi intelijen dan diplomatik yang tepat.

Apalagi Taliban sering ditafsirkan di sebagian masyarakat Indonesia sebagai kelompok teroris.

Dia meminta pemerintah Indonesia mampu menyampaikan perkembangan aktual di Afghanistan yang benar sehingga masyarakat di dalam negeri tidak salah sangka menillai perkembangan yang terjadi.

OKI juga menekankan pentingnya upaya memberantas terorisme dan memastikan Afghanistan tidak dijadikan tempat untuk kehgiatan terorisme.

Mendorong seluruh pihak di Afghanistan untuk mengupayakan penyusunan peta jalan untuk meningkatkan partisipasi seluruh kalangan di Afghanistan secara inklusif.

OKI sepakat membentuk Dana Kemanusiaan untuk Afghanistan di bawah IDB (Bank Pembangunan Islam) dan menunjuk Asisten Sekretaris Jenderal urusan Kemanusiaan, Kebudayaan dan Keluarga sebagai Utusan Khusus OKI untuk Afghanistan.

Selain soal Afghanistan, OKI juga membahas soal upaya memastikan akses vaksin dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menangani pandemi Covid-19. Untuk itu Sekjen OKI Hissein Brahim Taha telah melakukan koordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia WHO.