KOTAMOBAGU, READ.ID – Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di empat kecamatan di Kotamobagu masih belum mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan pada pertengahan Triwulan III tahun ini.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mengatasi tantangan keuangan daerah.
Asisten I Pemerintah Kota Kotamobagu, Nasli Paputungan, dengan tegas meminta kerjasama dari para Lurah dan Sangadi untuk meningkatkan upaya dalam penagihan pajak dan retribusi.
Nasli memotivasi para kepala desa dan sangadi untuk mengambil langkah-langkah lebih proaktif dalam memastikan penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 dan retribusi tetap berjalan lancar.
“Kami telah mengadakan apel di tiap kecamatan dengan hadirnya para Lurah, Sangadi, dan seluruh perangkat terkait. Kami memberikan pesan yang sangat jelas, yaitu untuk lebih giat dalam melakukan penagihan PBB dan retribusi. Mengingat kita sudah memasuki bulan Agustus, penting bagi kegiatan yang bergantung pada PAD agar tidak terhenti akibat keterlambatan penerimaan dari sektor PBB dan retribusi,” katanya, kemarin.
Nasli juga menekankan bahwa desa-desa yang belum mencapai 25 persen dari target penerimaan PBB-P2 dan retribusi sampah yang telah ditetapkan, akan dihadapkan pada dampak finansial.
Ini berarti, desa-desa tersebut akan ditunda pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap II. Langkah ini diambil untuk mendorong desa-desa tersebut agar lebih aktif dalam meningkatkan penerimaan PAD, sekaligus menjaga kelancaran program-program pembangunan yang memerlukan sumber pendanaan tersebut.
“Bagi desa-desa yang capaiannya masih di bawah 25 persen, maka konsekuensinya adalah penundaan pencairan ADD tahap II. Kami juga memberikan arahan serupa kepada kelurahan-kelurahan, untuk lebih intensif dalam upaya penagihan,” pungkasnya. (*)
