READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo meluruskan pemberitaan tentang rendahnya Indeks Inovasi daerah yang seolah-olah ditafsirkan sebagai rendahnya kinerja pemerintah.
“Pertama kami ingin meluruskan supaya tidak sesat dan menyesatkan publik bahwa Indeks Inovasi Pemerintah yang rendah tidak sama dengan kinerja pemerintah daerah yang rendah. Sebab kinerja pemerintah itu ada indikatornya sendiri,” buka Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki, Jumat (18/6/2021).
Ukuran kinerja pemerintah daerah setidaknya bisa dilihat dari kinerja keuangan, indikator makro ekonomi dan indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang di dalamnya sudah memuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).
“Dari pelaporan keuangan Pemprov Gorontalo meraih opini WTP Sembilan kali, LAKIP kita B, LPPD berstatus Kinerja Tinggi dengan nilai 2,9344. Belum lagi soal indikator makro ekonomi. Semua itu kan indikator kinerja, jadi tidak pas kalau hanya dilihat dari Indeks Inovasi,” imbuhnya.
Dikatakan Budi, rendahnya Indeks Inovasi Pemerintah lebih disebabkan oleh alasan teknis berupa proses pelaporan dan penginputan yang tidak maksimal. Bapppeda mencatat seharusnya ada 11 inovasi OPD yang bisa dilaporkan dengan baik sesuai indikator yang dipersyaratkan.
11 inovasi dimaksud diantaranya aplikasi “Sahabat No Tilang” dari Dinas Perhubungan. Inovasi tindak pelanggaran melalui SiPaka dan Si-Trayek. Inovasi pengelolaan alat mesin pertanian melalui Brigade Alsitan, inovasi Terawang Samsat dari Badan Keuangan. Dari Bapppeda mengusulkan aplikasi E-Renggar, BKD mengusulkan aplikasi New Siransija dan sebagainya.
“Beberapa OPD sudah mengajukan dan melakukan tahapan penginputan di aplikasi Indeks Inovasi Daerah akan tetapi tidak lengkap mengisi indikator-indikatornya. Indikatornya itu kan banyak, jadi kalau ada yang terlewatkan pasti nilainya rendah. Ini yang harus diperbaiki,”imbuhnya.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni melalui rilis resmi Kemendagri, Rabu. Rendahnya skor indeks salah satunya kurang maksimalnya pemda dalam melakukan pelaporang inovasi. Sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.
“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” terang Fatoni.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis daftar sejumlah daerah memiliki nilai indeks inovasi terendah di antaranya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.
Hal tersebut disampaikannya pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Rabu (16/6/2021) secara virtual.
Fatoni mengatakan, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya dipicu kurang maksimalnya pemda dalam melakukan pelaporan inovasi. Sering kali, pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.
“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak tapi tidak dilaporkan, atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” terang Fatoni.
(Read/Pemprov)
