READ.ID – Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Roni Imran menyikapi serius terhadap isu pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di wilayah tersebut.
Menurut Roni, pihaknya melalui tim badan anggaran tidak sepakat dengan keputusan pengurangan TPP bagi ASN yang terinformasi dialokasikan 75% untuk empat bulan kedepan.
“Oleh karena itu kalau bisa ditunda dulu program-program yang tidak terlalu urjen. Karena kami lihat anggarannya itu yang jadi program baru kurang lebih ada 12 Miliar,” terang Roni.
Terkait rencana pengurangan TPP tersebut, akan segera dibahas oleh Badan Anggaran DPRD melalui rancangan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
“Karena belum terinci ini kan baru KUA-PPAS nya nanti ada rinciannya di RAPBD. Memang kami lihat secara global ada hal-hal yang juga harus jalan di tahun ini seperti misalnya kekurangan BPJS baik Aparat desa kemudian masyarakat itu sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, kata Roni ada hal-hal dianggap mungkin bisa di tunda untuk tiga bulan terakhir di tahun anggaran berjalan yang kemudian akan diakomodir di APBD tahun 2023.
“Mudah-mudahan ini bisa menutupi kekurangan dari pada TKD yang dihitung kurang lebih 6 Miliar yang menjadi kekurangan 25 persen dari TKD mereka. Nanti ini kita akan sisir kalau memang masih bisa ditunda ya kita tunda untuk tahun depan saja,” tandasnya.
